Fraksi-fraksi DPRD Karangasem Serukan Digitalisasi Pajak untuk Cegah Kebocoran!

Share:

DPRD Karangasem gelar sidang.
DPRD Karangasem gelar sidang.

KARANGASEM, BALINEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem mendesak pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi pajak demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah kebocoran. Hal ini menjadi salah satu sorotan utama dalam pandangan akhir fraksi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

Menurut I Gusti Ngurah Gede Subagiartha dari Fraksi PDI Perjuangan, pencapaian PAD Karangasem masih belum maksimal. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya evaluasi serius serta penerapan digitalisasi pajak. “Mendorong untuk memberlakukan digitalisasi pajak agar benar-benar diterapkan untuk mencegah kebocoran pajak daerah,” tegasnya.

BACA JUGA :  Koster Sentil Pelayanan di Bandara Ngurah Rai: Antre Panjang - Kemacetan Pintu Keluar

Rekomendasi serupa juga datang dari fraksi lain, menunjukkan kekompakan dewan dalam hal ini:

  • Fraksi Gerindra: Menyoroti pentingnya menggali sumber PAD yang belum tergarap maksimal serta meningkatkan efektivitas penagihan. Fraksi ini juga meminta agar belanja daerah lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
  • Fraksi Golkar: Mengapresiasi kinerja pemerintah, namun mendorong komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan dana transfer. Mereka menekankan agar setiap program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
  • Fraksi NasDem: Menyoroti perlunya evaluasi pajak dan retribusi di sektor galian C dan pariwisata. Fraksi ini juga meminta pemutakhiran data, khususnya terkait maraknya pembangunan vila.
BACA JUGA :  Pria yang Ditemukan Tewas di Sungai Yeh Bumbung Sempat Linglung dan Mengaku Diusir

Berdasarkan hasil pembahasan, APBD Perubahan 2025 disetujui dengan rincian sebagai berikut:

  • Pendapatan Daerah: Meningkat sebesar Rp12,9 miliar, dari Rp1,785 triliun menjadi Rp1,798 triliun.
  • Belanja Daerah: Meningkat sebesar Rp12,9 miliar, menjadi Rp1,940 triliun.
  • Defisit Anggaran: Tercatat sebesar Rp142,08 miliar, yang akan ditutupi dari pembiayaan neto dengan jumlah yang sama.

Dana tambahan ini sebagian besar berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kota Denpasar sebesar Rp10 miliar dan Dana Tuntutan Ganti Rugi hasil audit BPK RI sebesar Rp2,9 miliar. Dana ini akan dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti belanja hibah untuk pembangunan pura, pemenuhan gaji ASN, kebutuhan prioritas perangkat daerah, dan penyesuaian anggaran program lainnya.

BACA JUGA :  Komisioner KPU Karangasem Kecelakaan di Jalur Amlapura-Candidasa, Ini Kondisinya

Tag

Catatan: Jika Anda memiliki informasi tambahan, klarifikasi, atau menemukan kesalahan dalam artikel ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau melalui kontak di situs kami.

guest
0 Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Baca Lainnya

DENPASAR, BALINEWS.ID - Ketua Komite Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMDHI) Bali, I Putu Dika Adi Suantara, mendesak pemerintah...
DENPASAR, BALINEWS.ID - Seorang warga asli Pula Serangan bernama Siti Sapurah atau yang akbrab disapa Ipung, berhasil memenangkan...
BADUNG, BALINEWS.ID – Suasana di Gedung Parkir Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai mendadak heboh pada Minggu...
BADUNG, BALINEWS.ID – Dikenal lembut dalam sikap namun tegas dalam pengabdian, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri...

Breaking News