SEMARAPURA, BALINEWS.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Klungkung memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Klungkung, Rabu (12/11/2025).
Juru bicara Fraksi Golkar, I Kadek Widya Sumartika, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Klungkung beserta jajaran yang telah menyusun dan menyampaikan Ranperda APBD 2026 tepat waktu. Namun, pihaknya menilai terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait target pendapatan dan pengelolaan sampah di daerah.
Menurut Fraksi Golkar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp600,05 miliar, meningkat 0,29 persen dibandingkan PAD tahun 2025 sebesar Rp466,17 miliar. Peningkatan ini dinilai cukup ambisius dan memerlukan langkah strategis dari pemerintah daerah.
“Pertanyaannya, strategi inovatif apa yang akan ditempuh Bupati untuk mencapai target PAD sebesar itu?” ujar Widya Sumartika saat membacakan pandangan fraksi.
Golkar juga menyoroti kecilnya kontribusi retribusi dari dua pelabuhan di Kusamba, yakni Pelabuhan Banjar Bias dan Pelabuhan Tribuana, yang belum memiliki izin terminal khusus (Tersus). Padahal, sejak 2014, Dinas Perhubungan telah memungut retribusi jasa sandar dan tambat kapal dengan tarif hanya Rp2.000 per gross tonnage (GT).
“Jika dikelola lebih baik, potensi dari sektor ini bisa menjadi tambahan signifikan bagi PAD,” tegasnya.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi Golkar menilai persoalan pengelolaan sampah masih belum tertangani secara menyeluruh. Dalam dokumen KUA Tahun Anggaran 2026, belum tergambar secara komprehensif alokasi belanja barang dan jasa maupun belanja modal terkait pengelolaan sampah.
Golkar menilai, pengelolaan sampah berbasis sumber di desa-desa perlu segera diperkuat, mengingat dampak lingkungan dan risiko banjir yang meningkat.
“Desa-desa di Klungkung, baik desa dinas maupun adat, belum seluruhnya memiliki sarana prasarana pengolahan sampah seperti TPS3R atau incinerator ramah lingkungan. Kami mempertanyakan sejauh mana program ini tertampung dalam APBD 2026,” ujar Widya Sumartika.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan regulasi khusus terkait tata kelola dan kelembagaan pengelolaan sampah agar memiliki landasan hukum yang kuat di tingkat kabupaten.
Tak hanya itu, karena banyaknya aspirasi masyarakat mengenai permasalahan – permasalahan yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Klungkung yang memerlukan penanganan secepatnya, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar anggaran pemeliharaan rutin lebih ditingkatkan, sehingga apabila ada permasalahan seperti jalan, irigasi, trotoar, drainase dan lainnya dapat segera tertangani.
Fraksi Golkar menutup pandangan umumnya dengan harapan agar Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom dan dihadiri Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra jajaran OPD, serta unsur Forkopimda. (*)
