BALINEWS - Coba kita jujur sama diri sendiri. Berapa kali kita atau keluarga kita ngurus izin, lalu ujung-ujungnya bingung, kok biayanya bisa lebih dari yang tertulis?
Gede Pasek Suardika baru saja menjawab pertanyaan itu, dan jawabannya menohok. "Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah?" katanya, soal cara kerja birokrasi yang selama ini kita rasakan sendiri tapi jarang disebut terang-terangan.
Dia punya istilah sendiri untuk ini, "bisnis wewenang". Artinya simpel, setiap cap, paraf, dan selembar dokumen tambahan, punya harganya sendiri. "Nambah aja parap, itu sudah dapat biaya. Nambah aja stempel, pakai itu biaya. Nambah aja selembar kertas, pakai itu biaya," tegasnya.
Nah, ini yang bikin kita harus berhenti sebentar dan berpikir. Selama ini kita sering dengar, UMP Bali kalah jauh dari Jakarta, sekarang selisihnya sudah Rp2,5 juta. Yang sering jadi sasaran kritik, pengusaha. Tapi menurut Pasek, pengusaha bukan satu-satunya yang salah.
"Yang banyak biaya-biaya birokrasi. Jadi kalau mau UMR naik tanpa membebani perusahaan, maka sehatkan dulu sistem hubungan antara industri dengan pemerintah, birokrasi pemerintah yang berbiaya mahal," ujarnya.
Biar kita paham ini bukan cuma teori, Pasek cerita pengalaman nyata temannya sendiri, yang punya usaha kafe kecil di Bali. "Ada UMKM nitip di situ, produk. Ya, nggak ada BPOM dan sebagainya. Masuk oknum. 'Wah, ini gini-gini.' Panggil, periksa," katanya. Dari ancaman hukum karena produk tanpa izin edar, urusan itu berujung negosiasi. "Dari Rp50 juta nego-nego Rp10 juta. Wajib membayar Rp10 juta per bulan."
Bayangkan, itu bukan sekali bayar. Itu beban bulanan yang terus berjalan, sampai akhirnya pengusaha kecil itu memilih menyerah. "Akhirnya dia nyonyor. Akhirnya dia nggak mau terima lagi," ujar Pasek.
Cerita kedua lebih dekat lagi dengan keseharian kita, soal usaha cuci mobil yang baru buka dan bikin sumur sendiri. "Belum berjalan usahanya, sudah dipanggil oknum duluan, pidana, ambil air bawah tanah," katanya. Hasilnya, pemilik usaha trauma dan akhirnya kerja sendiri, tidak berani merekrut karyawan dengan gaji yang layak.
Dari dua cerita ini, kita jadi paham kenapa UMP kita selalu sulit naik signifikan. Bukan karena Bali tidak mau sejahtera, tapi karena ongkos tersembunyi ini terus menggerogoti kemampuan usaha untuk membayar karyawan dengan layak.
Solusinya, kata Pasek, sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. "Coba dilakukan digitalisasi birokrasi, shortcut persyaratan, maka dengan cepat itu akan bisa dilakukan," katanya. Ia bahkan menyindir langsung kepala daerah yang suka marah soal UMP tapi tidak membenahi akar masalahnya. "Seharusnya gubernur tidak boleh berteriak memarahi kadisnya, karena kenapa cuman naiknya Rp200.000. Ya nggak bisa. Karena ekosistem itu juga dari bagian pada pucuk pemerintahannya kok."
Jadi, sebelum kita ribut lagi soal angka UMP tahun depan, mungkin ada baiknya kita juga bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari "bisnis wewenang" yang selama ini jalan diam-diam di sekitar kita.
