BALINEWS.ID, – Kabar mengejutkan datang dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).
Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran diri dari posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Betul (Gibran mundur)," kata Budi Arie saat dikonfirmasi awak media, Rabu (11/11/2026).
Budi Arie juga membenarkan informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat tersebut disebut berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Informasi ini menjadi perkembangan terbaru setelah sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.
Pertemuan keduanya berlangsung di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam keterangannya, Prasetyo menjelaskan bahwa keinginan Gibran mundur berkaitan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang, khususnya menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Namun, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Salah satunya agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di Tengah Tekanan Politik DPR
Kabar pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik di parlemen semakin menguat.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut berkaitan dengan putusan MA dan MK yang menjadi sorotan publik, khususnya mengenai dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.
Dinamika tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas, termasuk munculnya dorongan agar DPR menggunakan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Bagaimana Nasib Kursi Wakil Presiden?
Pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar persoalan politik, tetapi juga memiliki konsekuensi konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya juga telah menjelaskan mekanisme tersebut apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri.
Meski demikian, proses pengunduran diri tetap harus mengikuti tahapan konstitusional yang berlaku.
Perkembangan ini menjadi salah satu peristiwa politik paling menyita perhatian publik pada penghujung 2026. Publik kini menantikan keterangan resmi Presiden Prabowo Subianto, Istana Kepresidenan, maupun Gibran Rakabuming Raka terkait keputusan tersebut.