Oleh : Nyoman Parta,S.H, Anggota DPR RI Dapil Bali
Dari hari ke hari, ruang publik kita dipenuhi perdebatan soal ijazah. Energi bangsa terkuras oleh silang pendapat yang terus berulang, sementara persoalan pendidikan, lapangan kerja, dan biaya hidup juga menuntut perhatian. Namun, meminta masyarakat berhenti membicarakannya tanpa memberi jawaban yang dapat diuji hanya akan memperpanjang kegaduhan. Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa bukti pendidikan dan Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraannya, DPR punya alasan yang kuat untuk membawa persoalan ini ke jalur konstitusional.
Mengapa saya mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat
Sebagai anggota DPR, saya menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan usul dan pendapat sebagaimana dijamin Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Hak Menyatakan Pendapat atau HMP sendiri merupakan hak DPR sebagai lembaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2). Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 memberi ruang bagi DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatannya. Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi mengajukan usulan HMP kepada pimpinan DPR. Jumlah itu melampaui syarat minimum 25 pengusul dalam Pasal 210 ayat (1) UU MD3. Usulan tersebut masih harus diproses oleh DPR sebagai lembaga.
Bagi saya, alasan mengusulkannya sederhana. Jika keabsahan dokumen yang dipakai untuk membuktikan syarat pendidikan seorang calon wakil presiden telah dipersoalkan dalam dua putusan pengadilan, DPR perlu meminta penjelasan yang dapat diperiksa publik. Dokumen apa yang dipakai KPU saat verifikasi? Atas dasar apa surat penyetaraan diterbitkan? Adakah bukti kelulusan yang dapat diuji? Pertanyaan itu layak dijawab dengan dokumen dan keterangan resmi.
Apa yang diputus MK dan MA
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang diucapkan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan dalam pertimbangannya bahwa persidangan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat. MK menilai certificate of attendance dan dokumen pendukung yang diperiksa tidak membuktikan bahwa jenjang pendidikan tersebut telah ditamatkan. Ini menyangkut syarat minimum pendidikan dalam Pasal 169 huruf r dan dokumen pembuktiannya dalam Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Amar MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK justru menyatakan keberatan mengenai tenggat pengajuan tidak beralasan dalam perkara tersebut. Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa tindak lanjut atas fakta yang ditemukan menjadi ranah lembaga yang berwenang menurut UUD 1945. Di situlah DPR memiliki peran melalui fungsi pengawasan dan mekanisme Pasal 7B.
Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, tertanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, serta mewajibkan tergugat mencabutnya. MA menilai penerbitan surat itu melanggar asas kecermatan karena dokumen yang dipakai tidak membuktikan bahwa jenjang pendidikan yang bersangkutan telah ditamatkan. Gibran sendiri menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali.
Frasa batal demi hukum membawa konsekuensi yang spesifik. Dalam konteks keputusan administrasi yang dinyatakan tidak sah sebagaimana diatur Pasal 70 UU Administrasi Pemerintahan, keputusan tersebut tidak mengikat sejak ditetapkan dan akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap tidak pernah ada. Untuk perkara ini, rumusan yang perlu dipegang adalah amar yang dipublikasikan, yakni “menyatakan batal” dan mewajibkan pencabutan surat penyetaraan. Konsekuensi terhadap kedudukan Wakil Presiden tunduk pada proses konstitusional tersendiri.
DPR harus menguji bukti dan menjelaskan sikapnya
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 membagi kewenangan secara jelas. Untuk membawa pendapat DPR ke MK, diperlukan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. MK kemudian menguji pendapat itu. Jika MK menyatakan dasar konstitusionalnya terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR mengambil keputusan setelah memberi Wakil Presiden kesempatan menyampaikan penjelasan.
Karena itu, saya ingin DPR meminta KPU menjelaskan verifikasi pencalonan, meminta kementerian menerangkan dasar penerbitan surat penyetaraan, dan memberi Gibran ruang untuk menyampaikan penjelasan serta bukti yang dimilikinya. Kepada publik, DPR harus bisa menjelaskan dokumen apa yang diperiksa, fakta apa yang terbukti, dan dasar hukum apa yang dipakai untuk mengambil sikap.
Kita sudah terlalu lama menghabiskan tenaga untuk memperdebatkan siapa yang harus dipercaya. Sekarang DPR harus menjawab pertanyaan yang lebih konkret. Dengan bukti apa syarat pendidikan itu dinyatakan terpenuhi, dan bagaimana negara mempertanggungjawabkan verifikasinya setelah surat penyetaraan tersebut dibatalkan? Itulah alasan saya mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.*
