NASIONAL, BALINEWS.ID – Indonesia kembali mencatatkan capaian penting di panggung diplomasi internasional. Tahun ini, Indonesia resmi dipercaya menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan dalam pertemuan resmi Dewan HAM PBB pada Kamis (8/1/26) di Jenewa, Swiss, yang sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB di tahun 2026.
Sebelumnya, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menyepakati pencalonan Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan, sebagaimana diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Ia memiliki rekam jejak panjang di bidang kerja sama internasional, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Nantinya, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 dengan prinsip objektivitas, inklusivitas, dan keseimbangan.
Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri menegaskan komitmennya untuk menjalankan presidensi secara imparsial, transparan, serta mendorong dialog lintas kawasan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, yang mencerminkan tekad Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral global.
Ini merupakan kali pertama Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut dibentuk pada 2006. Kepercayaan ini tidak lepas dari konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat internasional.
Hingga kini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB serta dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB. Indonesia juga pernah memimpin Komisi HAM PBB pada 2005, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB.
Dengan mandat ini, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendorong kerja sama global yang lebih konstruktif di bidang hak asasi manusia. (*)
