DENPASAR, BALINEWS - Dokter Karina Chandra (KC) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan asal-usul anak, melalui kuasa hukumnya, Siti Sapurah yang akrab disapa Ipung ini atau pihak KC lakukan penyerahan alat bukti krusial ke Mapolresta Denpasar, kemarin (Selasa (17/11/2026).
Adapun Alat bukti utama tersebut berupa, Akta Kelahiran anak KC telah resmi diterbitkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar pada 10 November 2026.
Dalam akta bernomor 5171-LT-10112026-0007, tercatat jelas nama ayah Reiner Sugata Liman dan nama ibu Karina Chandra.
Ipung ke Polresta Denpasar juga menindaklanjuti arahan dari Kanit PPA Polresta Denpasar agar bukti-bukti baru diajukan langsung melalui Kapolresta.
Ia menegaskan, terbitnya akta kelahiran, secara otomatis patahkan seluruh tuduhan kepada kliennya.
“Sekarang saya menyerahkan alat bukti yang bisa membunuh atau meredam semua laporan ini, atau mematahkan dalil yang dituduhkan selama ini terbukti. Yaitu akte kelahiran seorang anak yang dilahirkan pada tanggal 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika, berjenis kelamin laki-laki. Anak dari seorang ibu bernama Karina Chandra dan dari seorang bapak bernama Reiner Sugata Liman. Lalu mens reanya di mana?," terangnya di Mapolresta Denpasar.
Dirinya menyebutkan, pihaknya telah berupaya keras mengurus akta tersebut sejak kliennya masih berstatus sebagai teradu. Namun, permohonan agar penyidik membantu memintakan akta perkawinan dari pelapor tidak pernah diindahkan.
“Dua kali saya meminta, tidak pernah diindahkan oleh penyidik. Sampai akhirnya jadi tersangka, kami juga memohon lagi. Bahkan kami menyerahkan surat keterangan dari kantor desa yang jelas menyebutkan nama ibunya Karina Chandra dan bapaknya Reiner Sugata Liman, tapi ditolak,” paparnya.
Menurut Ia, fakta mengejutkan dibalik sulitnya pembuatan akta kelahiran tersebut, pelapor (RSL) telah melakukan serangkaian upaya untuk menghalangi penerbitan identitas anak.
“Renner Sugata Liman mengajukan pemblokiran ke Dukcapil Kota Denpasar saat anak belum lahir, yaitu tanggal 11 Februari 2026. Dia memblokir penerbitan akte kelahiran anak jika diajukan oleh seorang ibu bernama Karina Chandra,” paparnya.
Selain itu, RSL juga dituding menguasai sejumlah dokumen penting milik Karina, antara lain, Akta perkawinan Karina Chandra (dikuasai sejak 16 September 2025),KTP berstatus kawin milik Karina Chandra (dikuasai sejak 17 Desember 2025), serta Kartu Keluarga (KK).
“Itu adalah dasar buat akte kelahiran anak. Dia sudah kuasai semuanya,” cetusnya.
Dirinya meyebutkan, Fakta lain yang diungkap Ipung adalah terkait dengan status kependudukan kliennya. Saat mengurus akta kelahiran, terungkap bahwa RSL telah mencetak KTP milik Karina Chandra dengan status “Kawin” pada 2 Maret 2026.
Padahal, RSL melaporkan istrinya ke polisi pada 10 Maret 2026 dengan menggunakan KTP lama yang masih berstatus “Belum Kawin”. Hal ini memunculkan pertanyaan besar terkait kredibilitas laporan.
“Ini siapa yang buat laporan palsu? Berarti pelapor. Dia yang pegang senjatanya, tapi dia mengatakan orang yang melanggar hukum. Artinya maling berteriak maling,” bebernya.
Dirinya mempertanyakan keabsahan surat keterangan kehilangan KTP yang digunakan RSL, serta bagaimana pihak instansi terkait bisa menerbitkan KTP baru tanpa kehadiran yang bersangkutan. Ia berencana menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan dokumen tersebut.
Dirinya juga menyoroti temuan di ruang praperadilan sebelumnya. Menurutnya, penyidik Unit PPA Polresta Denpasar dinilai salah menerapkan Pasal 7 KUHAP, di mana penyidik menganggap dirinya hanya berwenang mengakomodir saksi meringankan, bukan berkewajiban.
“Aneh kan? Kalau itu (yang dipakai hanya keterangan pelapor dan saksi pelapor), semua orang bisa jadi tersangka. Kasihan orang miskin, gampang jadi tersangka,” ucapnya.
Meski begitu, Ipung berharap adanya perbaikan internal di tubuh Kepolisian, terutama dengan hadirnya Kapolresta Denpasar yang baru.
“Saya yakin, semoga Kapolresta yang baru mengerti mana yang kriminalisasi dan mana yang murni sengketa administrasi keluarga. Ini bukan perkara pidana, ini komplit keluarga yang jelas adalah administrasi," tutupnya.(*)

