Oleh Giostanovlatto, Pendiri Hey Bali dan Kepal Biro Lambe Turah Bali
Kalau ingin tahu seberapa cepat peta politik bisa bergeser, cukup hitung hari. Pada 4 November 2026, Sufmi Dasco Ahmad menulis di Instagram bahwa kabar dirinya akan menggantikan Gibran adalah hoaks. “Saya pastikan itu hoax!!” katanya. Pada 15 November, pengurus Gerindra di sepuluh daerah (hitungan redaksi) mulai menyatakan dukungan terbuka kepadanya. Selisihnya sebelas hari, dan di antaranya ada satu peristiwa yang mengubah segalanya: Gibran resmi mengundurkan diri pada 12 November.
Bantahan yang dibaca ulang
Bantahan Dasco disampaikan sebelum kursi itu kosong. Analis Unpar Kristian Widya Wicaksono menilai bantahan di satu situasi tidak mengikat untuk situasi berikutnya. Analis Citra Institut Efriza membacanya sebagai sikap menjaga etika politik saat Gibran belum mundur dan belum ada keputusan resmi. Dua pembacaan itu bisa sama-sama benar. Yang pasti hanya tanggalnya.
Pada 17 November di Senayan, Dasco menyatakan penentuan calon pengganti sepenuhnya kewenangan Presiden dan meminta semua pihak menghormati hak yang diberikan undang-undang itu. Ia tidak mengulang kata “hoax”.
Ini bukan pemilu
Bagian yang paling sering terlewat: ini pengisian kekosongan, bukan pemilihan umum. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, dalam waktu paling lama 60 hari. Tahapannya berlapis. Presiden mengusulkan dua nama, lalu MPR memilih salah satu. Dukungan daerah, partai, dan survei tidak otomatis menjadikan siapa pun calon resmi. Seseorang harus lebih dulu masuk dua nama di meja Presiden.
Peta modal: siapa membawa apa
Tiga kader Gerindra mencuat: Dasco, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Modal mereka berbeda.
Dasco memegang dua pusat kekuasaan sekaligus, partai sebagai Ketua Harian Gerindra dan parlemen sebagai Wakil Ketua DPR. Efriza menilainya unggul pada pengalaman politik, komunikasi lintas partai, dan kedekatan dengan Prabowo. Muzani, Ketua MPR dengan rekam jejak panjang di Gerindra, punya posisi institusional yang kuat, tetapi menurut Efriza menghadapi kerumitan prosedural karena MPR adalah lembaga yang memilih. Sugiono, kader lama yang dekat dengan Prabowo, baru bergeser dari Menteri Luar Negeri ke Menko PMK, dan itu ikut diperhitungkan.
Di luar Gerindra, daftar nama yang beredar lebih panjang. Puan Maharani, Ketua DPR, membawa modal lintas partai, tetapi berasal dari PDIP, yang membuatnya sulit masuk dua nama jika prioritas Presiden adalah menjaga kendali koalisi. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono adalah alternatif koalisi, dan posisinya bergantung pada kompromi antarpartai. Seskab Teddy Indra Wijaya dekat dengan Prabowo, tetapi belum punya basis partai dan pengalaman parlemen setara Dasco.
Preferensi publik, dengan catatan
Survei Lembaga Riset Publik, yang dilakukan 27 Oktober sampai 5 November 2026 terhadap 1.200 responden dengan margin of error ±2,9 persen, menempatkan Dasco teratas di klaster tokoh terdekat Prabowo dengan 18,4 persen. Teddy Indra Wijaya berada di 15,5 persen dan Sugiono 9,4 persen. Selisih Dasco dan Teddy, 2,9 poin (hitungan redaksi), sama dengan margin of error survei.
Ada peringatan penting: angka tiap tokoh berasal dari klaster pertanyaan yang berbeda. Puan unggul di klaster pimpinan lembaga negara dengan 21,4 persen, Muzani 14,2 persen di klaster yang sama, dan AHY 22,3 persen di klaster pimpinan partai koalisi. Angka-angka itu tidak boleh dibaca sebagai satu peringkat nasional. Survei ini mengukur preferensi publik, bukan hasil pemilihan MPR.
Aspirasi atau orkestrasi
Alasan yang disampaikan daerah nyaris seragam: loyalitas kepada Prabowo, pengalaman politik, komunikasi lintas partai, dan kecocokan dengan Presiden. Efriza menilai keseragaman dan waktunya sulit dibaca sebagai kebetulan semata, dan menyebutnya kombinasi aspirasi kader dan kemungkinan orkestrasi. Kristian lebih berhati-hati: kesamaan waktu dan narasi bisa menjadi petunjuk koordinasi, tetapi bukan bukti. Klaim aspirasi murni, katanya, perlu diuji lewat mekanisme organisasi yang transparan.
Dari sisi partai, Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menyatakan dukungan daerah muncul atas inisiatif sendiri tanpa arahan DPP.
Tiga skenario, bukan ramalan
Dengan data yang ada, kita bisa memetakan jalur, bukan memastikan hasil. Jika Prabowo memprioritaskan stabilitas pemerintahan, kendali parlemen, dan komunikasi lintas partai, profil Dasco paling sesuai. Jika yang diutamakan kesinambungan personal yang sangat dekat, Muzani atau Sugiono bisa unggul. Jika yang dicari keseimbangan koalisi, pasangan “satu kader Gerindra, satu figur lintas partai” membuka ruang bagi nama seperti Puan atau AHY. Risiko lain: Dasco mungkin lebih dibutuhkan menjaga kendali Gerindra dan DPR ketimbang berpindah ke eksekutif, dan efek dominonya terhadap kursi yang ia tinggalkan, menurut Efriza, sudah diincar elite partai lain.
Semua alamat menuju satu orang
Hampir semua pihak yang bersuara, dari Gerindra sampai partai koalisi, menyerahkan keputusan kepada Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut kursi itu sebaiknya diisi kader Gerindra. Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham menilai Dasco figur yang tepat dan menegaskan Golkar menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo dan Gerindra. Pembacaan redaksi: karena kewenangan mengusulkan ada pada satu orang, gelombang dukungan ini pada dasarnya adalah pesan yang dialamatkan kepada satu orang itu.
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyebut peluang Dasco, Sugiono, dan Muzani sama-sama terbuka, dan Presiden kemungkinan memilih figur yang bisa langsung bekerja dan memiliki rekam jejak teruji karena sisa masa jabatan menuntut pergerakan cepat. Penentuan akhir ada di tangan Prabowo, dan pemilihan dilakukan oleh MPR.


