Slot Header 970×90

Kabar Baik, Angka Kemiskinan di Bali Turun Jadi 3,44 Persen

Oleh Indra · null

25 Oktober 2026 pukul 20.58 WITA · 4 menit baca

Ilustrasi mengenai angka kemiskinan Bali yang turun.
Ilustrasi mengenai angka kemiskinan Bali yang turun. — IA Gemini

DENPASAR, BALINEWS — Perekonomian Bali menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat angka kemiskinan di Pulau Dewata menurun pada Maret 2026, diikuti perbaikan pemerataan pengeluaran dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Meski demikian, peningkatan jumlah penduduk bekerja masih diiringi tantangan dalam kualitas dan durasi kerja.

Berdasarkan laporan bulanan data sosial ekonomi edisi September 2026, jumlah penduduk miskin di Bali pada Maret 2026 tercatat sebanyak 162,01 ribu orang atau 3,44 persen dari total penduduk. Angka ini turun 11,23 ribu orang dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 173,24 ribu orang atau 3,72 persen.

Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengungkapkan penurunan tersebut menjadi salah satu indikator membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat Bali.

”Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 162,01 ribu orang, menurun 11,23 ribu orang dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 173,24 ribu orang atau 3,72 persen,” ujar Agus Gede dalam laporan tersebut.

Penurunan angka kemiskinan ini menjadi kabar baik bagi Bali. Di tengah dinamika ekonomi dan tantangan biaya hidup, berkurangnya jumlah penduduk miskin menunjukkan adanya perkembangan yang patut diapresiasi, sekaligus menjadi pijakan untuk memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi agar semakin dirasakan masyarakat.

Pemerataan Ekonomi Menunjukkan Perbaikan

Selain penurunan kemiskinan, indikator pemerataan pengeluaran masyarakat juga memperlihatkan perkembangan positif. Gini ratio Bali pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,342, lebih rendah dibandingkan 0,353 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan gini ratio tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran masyarakat mengalami perbaikan. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga peluang peningkatan kesejahteraan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Meski demikian, tantangan pemerataan masih perlu mendapat perhatian. Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 4,54 persen atau sebanyak 54,75 ribu orang. Sementara itu, di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 3,06 persen atau 107,26 ribu orang.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat kesempatan ekonomi di perdesaan, termasuk melalui pengembangan usaha lokal, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak.

Pengangguran Turun, Penduduk Bekerja Bertambah

Perkembangan positif juga terlihat di sektor ketenagakerjaan. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Bali pada Mei 2026 berada di angka 1,52 persen, turun 0,07 poin persentase dibandingkan Februari 2026.

Dalam periode yang sama, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 39,05 ribu orang, sedangkan jumlah penganggur berkurang 1,35 ribu orang.

Data tersebut menggambarkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Bali. Bertambahnya penduduk yang bekerja menjadi perkembangan penting bagi perekonomian daerah, mengingat kesempatan kerja merupakan salah satu jalur utama bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan taraf hidup.

Dari sisi status pekerjaan, proporsi pekerja di sektor formal juga mengalami peningkatan. Persentasenya naik dari 50,65 persen pada Februari 2026 menjadi 51,55 persen pada Mei 2026.

Kenaikan tersebut menjadi indikasi positif dalam perkembangan struktur ketenagakerjaan Bali. Pekerjaan formal umumnya memiliki struktur hubungan kerja yang lebih jelas, meskipun tingkat perlindungan dan kesejahteraan pekerja tetap bergantung pada kondisi masing-masing pekerjaan.

Kualitas Pekerjaan Tetap Menjadi Tantangan

Di balik peningkatan penyerapan tenaga kerja, terdapat catatan yang perlu dicermati. BPS mencatat persentase pekerja penuh mengalami penurunan, sementara proporsi pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran justru meningkat.

Setengah pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih menginginkan atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah penduduk bekerja belum sepenuhnya menggambarkan peningkatan kualitas kesempatan kerja. Sebagian pekerja masih membutuhkan tambahan jam kerja atau peluang pekerjaan yang lebih memadai untuk meningkatkan pendapatan.

Karena itu, tantangan ketenagakerjaan Bali tidak hanya terletak pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga pada perluasan pekerjaan produktif, peningkatan kepastian pendapatan, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

Bagi Bali, yang memiliki aktivitas ekonomi beragam, penguatan kualitas pekerjaan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Perluasan peluang usaha dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbesar manfaat pertumbuhan ekonomi bagi pekerja.

Optimisme dengan Pekerjaan Rumah yang Jelas

Secara keseluruhan, penurunan angka kemiskinan, membaiknya gini ratio, serta turunnya tingkat pengangguran terbuka memberikan gambaran positif tentang sejumlah indikator sosial ekonomi Bali pada 2026.

Angka-angka tersebut menunjukkan adanya kemajuan yang dapat menjadi modal untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan kemiskinan di perdesaan dan meningkatnya proporsi pekerja paruh waktu serta setengah pengangguran mengingatkan bahwa capaian tersebut masih perlu diikuti langkah-langkah berkelanjutan.

Ke depan, pemerataan kesempatan ekonomi, penguatan usaha masyarakat, dan penciptaan pekerjaan yang lebih produktif menjadi aspek penting untuk menjaga momentum perbaikan.

Dengan demikian, optimisme terhadap perekonomian Bali tidak hanya bertumpu pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga pada upaya memastikan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Indra

Indra

Wartawan Madya

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Komentar langsung tayang. Komentar spam atau tidak pantas akan disembunyikan/dihapus redaksi.