DENPASAR, BALINEWS – Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Bali kembali menghadirkan ruang diskusi publik melalui program bulanan bertajuk #Ngopisantuy. Kali ini, IWO Bali mengangkat tema "Transportasi Massal Bali: Transportasi dan Kebijakan Bali" dengan menghadirkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Nyoman Suyasa, ST., sebagai narasumber.
Kegiatan yang berlangsung di sebuah warung kopi sederhana di Denpasar, Jumat (30/10/2026), tersebut dihadiri Ketua IWO Provinsi Bali, Tri Widiyanti, Ketua PD IWO Kota Denpasar beserta jajaran, Ketua PD IWO Kabupaten Badung beserta jajaran, serta pengurus dan seluruh anggota IWO Bali.
Diskusi berlangsung dalam suasana santai namun serius dengan membahas sejumlah persoalan transportasi yang menjadi perhatian masyarakat, terutama kemacetan, pengembangan angkutan umum, transportasi massal terintegrasi, hingga kebijakan pembatasan kendaraan pribadi.
Ketua IWO Provinsi Bali, Tri Widiyanti, mengatakan #Ngopisantuy merupakan program diskusi rutin yang akan dilaksanakan setiap bulan dengan menghadirkan tokoh-tokoh berpengaruh di Bali.
Melalui forum tersebut, IWO Bali ingin memberikan ruang komunikasi terbuka antara insan pers dan para pemangku kebijakan untuk membahas berbagai isu aktual yang berkembang di masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Nyoman Suyasa menegaskan pentingnya pengembangan transportasi massal yang terintegrasi sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di Bali.
Menurutnya, transportasi publik tidak cukup hanya menyediakan bus atau kendaraan angkutan umum, tetapi juga harus memiliki keterhubungan antarmoda sehingga masyarakat dapat melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya dengan mudah.
"Moda transportasi massal itu sangat penting, massal dan terintegrasi. Jadi, ketika seseorang naik bus, selanjutnya mau menuju tempat lain harus tersedia transportasi yang terhubung. Itulah maksudnya transportasi massal yang terintegrasi," ungkap Suyasa.
Ia menilai penerapan sistem tersebut sangat memungkinkan dilakukan di Bali apabila didukung kemauan politik dan perencanaan yang baik.
Salah satu kawasan yang dinilai membutuhkan penguatan transportasi massal adalah jalur dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan pariwisata Nusa Dua, Kuta, dan Legian.
Menurutnya, kawasan tersebut menjadi titik aktivitas wisatawan yang cukup tinggi sehingga membutuhkan moda transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Dalam kesempatan itu, diskusi juga menyinggung keberadaan Metro Dewata sebagai layanan transportasi publik di Bali.
Suyasa menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan dan informasi yang dimilikinya, penggunaan bus Metro Dewata menunjukkan peningkatan sejak kembali beroperasi pada 2025, meskipun peningkatannya belum terlalu signifikan.
Ia juga menyoroti adanya efisiensi anggaran operasional dibandingkan pembiayaan layanan sebelumnya. Namun, pengembangan transportasi publik tetap membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan agar semakin diminati masyarakat.
Selain itu, peserta diskusi mempertanyakan kemungkinan pengembangan transportasi berbasis tram maupun subway di Bali, termasuk tantangan pembangunan jalur yang berpotensi bersinggungan dengan kawasan suci dan tempat persembahyangan.
Menanggapi hal tersebut, Suyasa menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan pembangunan transportasi tidak boleh mengabaikan adat, budaya, serta nilai-nilai keagamaan masyarakat Bali.
Ia menyatakan bahwa perencanaan jalur transportasi harus memperhitungkan keberadaan tempat suci, terutama kawasan yang memiliki nilai sakral bagi masyarakat Hindu di Bali.
"Perkembangan zaman dan teknologi tidak harus menghapus adat budaya yang ada di Bali. Tentunya harus dicarikan jalan keluar, termasuk menentukan jalur yang tidak berbenturan dengan tempat suci," jelasnya.
Diskusi juga berkembang pada kemungkinan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, penggunaan kendaraan listrik, serta pengaturan usia kendaraan yang beroperasi di jalan raya.
Sejumlah peserta menilai penguatan transportasi umum perlu berjalan beriringan dengan kebijakan pengendalian jumlah kendaraan, mengingat kepadatan lalu lintas semakin menjadi tantangan bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata.
Namun, penerapan kebijakan tersebut membutuhkan kajian menyeluruh, termasuk mempertimbangkan karakteristik wilayah Bali, kebutuhan mobilitas masyarakat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi publik.
Melalui program #Ngopisantuy, IWO Bali ingin memastikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat mendapatkan ruang pembahasan dan menjadi perhatian para pengambil kebijakan.
Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan setiap bulannya, forum ini diharapkan menjadi wadah komunikasi, penyampaian aspirasi, sekaligus penguatan fungsi pers dalam mengawal kebijakan publik di Provinsi Bali.
Diskusi sederhana ditemani secangkir kopi Bali tersebut menjadi bagian dari komitmen IWO Bali untuk menghadirkan ruang dialog yang terbuka, kritis, dan berkelanjutan antara wartawan, pemerintah, serta masyarakat.
