NASIONAL, Balinews.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai bahwa bantuan sosial (bansos) yang selama ini disalurkan kepada masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, ia mengungkapkan bahwa dari total Rp 500 triliun bansos yang diberikan dalam lima tahun terakhir, hanya separuhnya yang benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Banyak penerima yang seharusnya tidak memenuhi syarat justru tetap mendapatkan bantuan.
"Masalah utama yang dihadapi adalah adanya data ganda, penerima yang tidak memenuhi kriteria, hingga individu yang bahkan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)," ujar Luhut dalam unggahannya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sedang melakukan transformasi melalui digitalisasi sistem bansos. Salah satu langkahnya adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menggabungkan tiga basis data utama, yaitu DTKS, Regsosek, dan P3KE.
Data ini akan diverifikasi dengan data kependudukan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kemendagri serta data dari Badan Pusat Statistik untuk memastikan keakuratan dan integrasi yang lebih baik.
"Langkah ini tidak berhenti di sini. Kami juga akan menyelaraskan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG, sehingga kualitas data semakin optimal," tulisnya.
Luhut menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari GovTech, sebuah ekosistem digital pemerintahan yang sedang dikembangkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan selesai pada 17 Agustus mendatang.
"Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan penyimpangan," pungkasnya. (*)