Oleh : AAGN Ari Dwipayana, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, 14 November 2026, menarik untuk dibaca sebagai artikulasi gagasan politik sekaligus ekspresi cara pandangnya terhadap kekuasaan.
Dalam pidato tersebut, Prabowo menyampaikan pernyataan yang sangat kuat: "Yang bisa bikin revolusi di Indonesia adalah Prabowo Subianto". Pernyataan itu muncul ketika Prabowo berbicara tentang kekayaan nasional yang mengalir ke luar negeri, keserakahan elite ekonomi, korupsi, serta sistem ekonomi dan politik yang dianggap telah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa. Ia menegaskan tekad memperbaiki sistem ekonomi dengan mengembalikannya pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Pernyataan tentang revolusi ini menarik karena mengandung paradoks. Revolusi lazimnya dipahami sebagai perubahan mendasar terhadap struktur kekuasaan. Namun, ketika revolusi dikumandangkan oleh pemegang kekuasaan tertinggi, pertanyaannya menjadi berbeda: apakah revolusi dimaksudkan untuk mengubah struktur ekonomi-politik yang timpang, atau justru memperkuat negara sebagai pusat pengendali perubahan?
Pertanyaan ini relevan jika dihubungkan dengan kajian Dua Tahun di Podium yang dilakukan EPPOS–PolGov, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM.
Kajian terhadap 166 pidato Prabowo, dengan durasi 80,6 jam dan sekitar 326.800 kata, memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi pola komunikasi politik Presiden. Temuan tentang meningkatnya porsi pidato program, antagonisme, dan populisme memperlihatkan karakter retorika kepemimpinannya. Namun, kajian tersebut perlu dikembangkan lebih jauh, dari analisis frekuensi dan karakter komunikasi menuju pembacaan nalar politik yang bekerja di balik pidato.
Saya melihat ada tiga narasi besar yang terus direpetisi Prabowo.
Pertama, Nasionalisme Ekonomi dengan Model Kapitalisme Negara. Prabowo terus mengartikulasikan nasionalisme ekonomi melalui kedaulatan pangan, swasembada energi, hilirisasi, penguatan BUMN, dan penguasaan sumber daya strategis oleh negara.
Dalam pidato di Palu, narasi tersebut semakin eksplisit. Prabowo mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan pemegang konsesi sumber daya alam membawa keuntungan ke luar negeri. Ia juga menegaskan bahwa negara harus memperoleh manfaat mayoritas dari pengelolaan pertambangan.
Gagasan ini memiliki relevansi dalam menghadapi ketergantungan ekonomi dan ketimpangan penguasaan sumber daya. Namun, nasionalisme ekonomi tersebut memperlihatkan kecenderungan state capitalism, ketika negara semakin berperan sebagai pemilik, pengelola, dan pengendali kapital.
Pertanyaan kritisnya: apakah penguatan peran negara akan menghasilkan pemerataan ekonomi, atau justru memindahkan konsentrasi kapital dari oligarki swasta menuju oligarki yang terkoneksi dengan kekuasaan negara?
Nasionalisme ekonomi tidak otomatis menghasilkan keadilan sosial. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan kontrol publik, kapitalisme negara dapat menjadi instrumen reproduksi oligarki dengan wajah baru.
Kedua, Persatuan Nasional melalui Politik Akomodasi. Narasi kedua adalah persatuan nasional. Prabowo terus menekankan pentingnya gotong royong, stabilitas, kolaborasi, dan kerja sama seluruh kekuatan bangsa.
Di Palu, Prabowo kembali menegaskan bahwa keberhasilan bangsa ditentukan oleh kemampuan para pemimpinnya bekerja sama. Narasi ini sejalan dengan praktik politik akomodasi yang merangkul berbagai elite dan partai politik ke dalam pemerintahan.
Persatuan tentu merupakan kebutuhan penting bagi bangsa yang majemuk. Namun, perlu dibedakan antara persatuan sebagai nilai kebangsaan dan persatuan sebagai strategi konsolidasi kekuasaan.
Politik akomodasi dapat menciptakan stabilitas, tetapi juga berisiko melemahkan mekanisme checks and balances ketika hampir seluruh kekuatan politik terserap ke dalam lingkaran kekuasaan.
Persatuan nasional tidak boleh direduksi menjadi persatuan elite. Demokrasi justru membutuhkan ruang bagi perbedaan, oposisi, dan kritik.
Di sinilah muncul paradoks lain. Dalam pidato yang sama, Prabowo mengajak persatuan, tetapi juga menggunakan retorika konfrontatif terhadap kelompok yang dianggap merusak bangsa, termasuk sebagian intelektual dan pengkritik pemerintah.
Pertanyaannya, apakah narasi persatuan membuka ruang bagi perbedaan, atau justru membangun garis pemisah antara mereka yang mendukung agenda pemerintah dan mereka yang diposisikan sebagai penghambat perubahan?
Ketiga, Populisme Kesejahteraan melalui Sistem Komando. Narasi ketiga adalah keberpihakan kepada rakyat melalui program-program kesejahteraan berskala besar, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan swasembada pangan.
Prabowo membangun legitimasi program-program tersebut melalui narasi perjuangan melawan kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan ekonomi.
Orientasi ini patut diperhatikan karena negara memang berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan pentingnya bukan hanya pilihan program, melainkan bagaimana program tersebut dijalankan.
Terdapat kecenderungan penggunaan sistem komando melalui sentralisasi keputusan, mobilisasi aparatur negara, penekanan pada target, serta pelibatan instrumen keamanan dalam pembangunan.
Model komando dapat mempercepat mobilisasi sumber daya, tetapi juga menghadirkan risiko ketika kecepatan dan kepatuhan hierarkis lebih diutamakan daripada kualitas kebijakan, partisipasi masyarakat, serta pengawasan independen.
Program kesejahteraan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat. Keberhasilannya harus diuji melalui ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap kemandirian masyarakat.
Tiga Narasi, Satu Nalar Kekuasaan
Ketiga narasi tersebut dapat dibaca sebagai satu konstruksi politik yang saling memperkuat. Nasionalisme ekonomi, memberikan legitimasi bagi penguatan negara dalam penguasaan sumber daya dan kapital. Persatuan nasional, memberikan legitimasi bagi konsolidasi kekuatan politik melalui akomodasi elite. Populisme kesejahteraan, memberikan legitimasi sosial melalui distribusi manfaat program yang digerakkan dengan sistem komando.
Ketiganya memperlihatkan kecenderungan menempatkan negara yang kuat sebagai pusat pembangunan ekonomi, pengorganisasian politik, dan distribusi kesejahteraan.
Dalam kerangka inilah retorika revolusi Prabowo perlu dibaca secara kritis. Revolusi yang digerakkan dari pusat kekuasaan dapat menghasilkan perubahan besar dalam kebijakan dan kelembagaan. Namun, perubahan tersebut belum tentu mengubah struktur relasi kekuasaan yang timpang. Negara yang semakin kuat tidak otomatis membuat rakyat semakin berdaya. Demikian pula, konsolidasi kekuasaan tidak otomatis memperkuat demokrasi.
Dari Retorika Revolusi ke Transformasi Struktural
Di sinilah apresiasi sekaligus catatan kritis saya terhadap kajian Dua Tahun di Podium. Kajian ini telah menyediakan fondasi empiris untuk memahami karakter komunikasi Prabowo. Namun, penelitian lanjutan perlu bergerak dari penghitungan kata dan kategorisasi retorika menuju analisis ideologi politik, desain kelembagaan, distribusi sumber daya, dan praktik kekuasaan.
Pidato Prabowo di Palu semakin menegaskan pentingnya pendekatan tersebut. Retorika revolusi harus diuji melalui perubahan konkret dalam struktur ekonomi-politik, bukan semata-mata melalui intensitas pernyataan atau besarnya program pemerintah.
Sebab, revolusi bukan hanya persoalan siapa yang mengendalikan negara, melainkan apakah perubahan yang dilakukan benar-benar menggeser struktur kekuasaan, memperluas keadilan sosial, dan memperkuat kedaulatan rakyat.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah Prabowo mampu menggerakkan negara untuk melakukan perubahan besar.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah revolusi dari atas akan melahirkan transformasi struktural yang memberdayakan rakyat, atau justru memperkuat konsentrasi kekuasaan atas nama rakyat? Itulah pertanyaan yang perlu terus diuji dalam membaca nalar kekuasaan Prabowo.*
