BALINEWS.ID – Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 20 Januari 2025, Pemprov Bali melarang penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan instansi pemerintah dan sekolah. Kebijakan ini akan mulai diterapkan secara efektif pada 3 Februari 2025.
Dalam SE tersebut, seluruh instansi dilarang menyediakan air minum dalam kemasan plastik serta makanan dalam kemasan plastik, baik di ruang kerja maupun dalam kegiatan resmi seperti rapat dan acara seremonial. Sebagai gantinya, pegawai diwajibkan membawa tumbler pribadi, dan tumbler berbahan stainless atau plastik yang telah bersertifikat BPA Free.
Padahal melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 97 tahun 2018 pemerintah sempat menekan penggunaan plastik sekali pakai (PSP) baik berupa sedotan, sterofoam dan kantong plastik. Namun, penerapan peraturan tersebut berjalan tarik-ulur dan belum sepenuhnya maksimal di lapangan.
Dengan adanya SE terbaru ini, Pemprov Bali berharap agar kesadaran masyarakat dan instansi pemerintah terhadap isu lingkungan semakin meningkat.
