NASIONAL, BALINEWS.ID – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menemukan indikasi gangguan kesehatan mental pada anak di Indonesia dalam jumlah yang cukup besar.
Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendeteksi hampir 10 persen anak menunjukkan gejala masalah kesehatan jiwa, terutama kecemasan dan depresi.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak terindikasi mengalami gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi (depression disorder).
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (9/3/26).
Menurut Budi, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi berdampak fatal. Data Global School-Based Student Health Survey bahkan menunjukkan tren peningkatan anak yang mencoba bunuh diri, dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.
Ia menjelaskan, gangguan kesehatan mental pada anak tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga lingkungan keluarga, pertemanan, serta sistem pendidikan.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” katanya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes menargetkan perluasan skrining CKG hingga menjangkau 25 juta anak. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, mengatakan hasil skrining nantinya akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas.
Saat ini pemerintah juga mempercepat pemenuhan tenaga psikolog klinis di Puskesmas yang jumlahnya masih terbatas, yakni sekitar 203 orang. Selain itu, pemerintah menyiagakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui platform Healing119.id untuk mendukung penanganan cepat.
Di sektor pendidikan, Kemenkes mendorong keterlibatan guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru kelas dalam mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala masalah mental.
Upaya deteksi dini ini turut diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis (5/3).
Kolaborasi ini bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan mental anak yang terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga pengobatan dan rehabilitasi.
Sembilan instansi yang terlibat meliputi Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen, Kemendukbangga/BKKBN, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, dan Polri.
Pemerintah juga menegaskan perlindungan kerahasiaan data anak guna mencegah stigma serta memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara menyeluruh. (*)
