NASIONAL, BALINEWS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Diketahui, proyek yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini kini menjadi sorotan karena total utangnya telah mencapai Rp 116 triliun.
Meski Danantara, sebagai superholding BUMN, tengah mencari jalan keluar untuk meringankan beban keuangan proyek ini, namun Purbaya menolak keras opsi penggunaan APBN untuk jalan keluarnya.
“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi,” kata Purbaya dilansir dari Youtube Kompas, Jumat (10/10).
Menurutnya, sejak dibentuknya Danantara, seluruh dividen dari BUMN tidak lagi menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan dikelola secara mandiri oleh superholding tersebut. Karena itu, ia menilai, Danantara harus bertanggung jawab penuh atas risiko dan pembiayaan proyek-proyek strategis seperti KCJB.
“Jangan ke kita lagi, karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” tegas Purbaya.
Sementara itu, Danantara menyatakan tengah menyiapkan dua opsi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah utang tersebut. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menambah penyertaan modal atau menyerahkan kepemilikan infrastruktur proyek kepada pemerintah.
Namun, hingga saat ini Kementerian Keuangan tetap berpegang pada sikapnya: tidak ada dana APBN yang akan digunakan untuk menalangi utang maupun pembengkakan biaya proyek KCJB.
Di sisi lain, tekanan utang KCIC juga mulai dirasakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang merupakan salah satu pemegang saham dalam proyek tersebut.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyebut kondisi keuangan perusahaan terdampak cukup berat.
“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” kata Bobby dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/8/25) lalu. (*)
