NASIONAL, BALINEWS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tetap akan memangkas anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila hingga akhir Oktober 2025 dana tersebut belum terserap secara optimal.
Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk disiplin fiskal agar setiap rupiah dari uang negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
“Kita lihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita potong juga,” ujar Purbaya Minggu (5/10/2025), dikutip Wartakota.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas imbauan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya meminta agar Kementerian Keuangan tidak menarik atau memangkas dana program MBG. Luhut menilai program tersebut berjalan baik dan menunjukkan peningkatan serapan di sejumlah daerah.
Menanggapi hal itu, Purbaya menilai pendapat Luhut merupakan bentuk kepercayaan terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program MBG. “Itu berarti Pak Luhut sudah melihat langsung penyerapan anggarannya. Kalau beliau bilang bagus, ya artinya kinerjanya memang sudah meningkat,” ucapnya.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan asupan gizi bagi anak sekolah di seluruh Indonesia. Namun sejak diluncurkan awal tahun ini, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari distribusi logistik hingga keterlambatan realisasi anggaran di beberapa daerah.
Kementerian Keuangan mencatat, serapan dana di sejumlah wilayah masih di bawah target meski anggaran yang disediakan mencapai triliunan rupiah. Kondisi tersebut membuat pemerintah menyiapkan opsi rasionalisasi atau pemotongan anggaran bagi lembaga pelaksana yang dianggap tidak optimal.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tidak berarti penghentian program. Langkah ini, katanya, adalah bentuk penyesuaian agar dana yang belum terserap bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih siap menjalankan program prioritas.
“Kita ingin memastikan uang negara benar-benar efektif. Kalau ada program yang belum siap, lebih baik kita arahkan ke sektor yang bisa segera memberi manfaat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Badan Gizi Nasional belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Menteri Keuangan tersebut. (*)
