JAKARTA, BALINEWS.ID – Pemerintah memastikan kondisi pasokan energi nasional masih aman dan belum berada dalam situasi darurat, meski gejolak global akibat konflik geopolitik terus memicu kenaikan harga minyak dan gas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa indikator utama darurat energi adalah terhentinya pasokan, bukan sekadar lonjakan harga. Hingga saat ini, menurutnya, suplai energi ke Indonesia masih terjaga.
“Darurat energi itu kalau suplainya berhenti. Yang kita hadapi sekarang bukan itu. Pasokan masih ada, jadi belum bisa dikatakan darurat,” ujarnya saat menghadiri acara halal bihalal di Jakarta, Rabu (25/3/2026), dikutip CNBC.
Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak berkepanjangan dari konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Purbaya menekankan pentingnya strategi jangka panjang agar Indonesia tidak terus-menerus berada dalam tekanan ketidakpastian energi.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus terus mempersiapkan langkah antisipatif jika kondisi serupa berulang di masa depan.
“Kita tidak bisa terus-menerus dalam kondisi deg-degan. Harus ada solusi yang lebih permanen,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Filipina telah lebih dulu menetapkan status darurat energi akibat krisis pasokan. Kebijakan pun diambil, termasuk penerapan sistem kerja dari rumah (work from home) selama dua hari dalam sepekan untuk menghemat energi.
Sementara itu, pemerintah Indonesia memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat menahan tekanan kenaikan harga energi global. Purbaya menyebut, hingga saat ini belum ada rencana untuk mengubah struktur subsidi atau kebijakan fiskal terkait energi.
Bahkan, dia memastikan hingga akhir tahun, APBN masih bisa menahan kenaikan harga minyak dan gas. “Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga menjangkau tinggi sekali. Tapi pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN,” tegasnya . (*)