SEMARAPURA, BALINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung menargetkan kenaikan pendapatan daerah hingga 28,72 persen pada tahun anggaran 2026. Kenaikan tersebut tertuang dalam nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang disampaikan Bupati Klungkung I Made Satria dalam rapat paripurna DPRD Klungkung, Selasa (11/11/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, Bupati Satria menyebut total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,49 triliun lebih, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
“Pendapatan Asli Daerah kami rancang meningkat 28,72 persen dibandingkan tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi dan pertumbuhan sektor pariwisata, terutama pajak hotel, restoran, serta retribusi tempat wisata dan olahraga,” ujar Bupati Satria.
Dijelaskan, PAD tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp600 miliar lebih, dengan rincian pajak daerah sebesar Rp238 miliar, retribusi daerah Rp350 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah Rp3 miliar lebih.
Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp896 miliar lebih, terdiri dari Rp796 miliar dari pemerintah pusat dan Rp100 miliar lebih dari antar daerah.
Bupati Satria menegaskan, peningkatan pendapatan daerah menjadi dasar penting dalam menjaga kesinambungan program pembangunan dan pelayanan publik. “Dengan pendapatan yang meningkat, kami ingin memperkuat pembiayaan program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” katanya.
Dari sisi belanja daerah, RAPBD 2026 dirancang sebesar Rp1,7 triliun lebih, naik sekitar 12,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja tersebut meliputi belanja operasi Rp1,4 triliun lebih, belanja modal Rp179 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer Rp174 miliar lebih.
Bupati Satria juga menegaskan sejumlah program pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama, seperti program TOSS, angkutan siswa gratis, santunan kematian, serta pelatihan kapal pesiar dan calon polisi bagi masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah tahun 2026 dirancang sebesar Rp282 miliar lebih, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10 miliar lebih digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang PEN.
“Fokus kami tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar,” tegas Bupati Satria.
Ia berharap pembahasan RAPBD bersama DPRD dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat. “Sinergi eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mewujudkan Klungkung yang maju dan sejahtera,” tutupnya. (*)
