JEMBRANA, Balinews.id – Desa Adat Pendem belakangan ini mengalami ketegangan yang berkaitan dengan kepemimpinan di lingkungan adat.
Salah satu pemicunya adalah sorotan terhadap salah satu pernyataan Jro Bendesa yang menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam komunikasi. Sebelumnya Jro Bendesa mengalami persetuan terkait pernyataannya yang menganggap bantuan pribadi dari I Nengah Budiasa yang juga seorang tokoh masyarakat sekaligus anggota legislatif, sebagai bantuan sosial (bansos). Padahal bantuan tersebut berasal dari dana pribadi. Hal ini dianggap menyesatkan dan memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Meskipun sempat berujung pada kemungkinan proses hukum, persoalan tersebut akhirnya diselesaikan melalui mediasi secara kekeluargaan. I Nengah Budiasa sendiri menyatakan telah menganggap masalah itu selesai secara pribadi. Namun, hal ini menimbulkan keresahan pada masyarakat terkait gaya kepemimpinan Jro Bendesa setelah insiden tersebut.
Sebagai respons atas kekhawatiran itu, desa adat kemudian menggelar forum parum sebagai ruang evaluasi terbuka terhadap kinerja bendesa. Forum ini dipimpin oleh Ketut Dester selaku Ketua Kerta Desa. Langkah ini diambil berdasarkan aturan adat yang berlaku, termasuk merujuk pada Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 006 Tahun 2020.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kritik terhadap Jro Bendesa. Di antaranya adalah gaya komunikasi yang dinilai kurang arif, komitmen yang belum ditindaklanjuti secara nyata, dan belum tersusunnya pararem atau aturan adat resmi yang menjadi dasar kehidupan bersama warga.
Setelah melalui musyawarah, forum menyimpulkan bahwa Jro Bendesa tidak lagi memenuhi harapan masyarakat adat, terutama dalam hal tanggung jawab, etika komunikasi, dan pengelolaan kelembagaan. Oleh karena itu, diputuskan bahwa Jro Bendesa diberhentikan dari jabatannya.
Keputusan ini diambil guna menjaga keberlangsungan lembaga adat yang bersih, adil, dan mampu mewakili kepentingan seluruh krama Desa Adat Pendem. (*)
