Presiden Resmi Keluarkan Aturan Polisi dan TNI Wajib Lindungi Jaksa

Share:

Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: Sekretariat Presiden)
Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: Sekretariat Presiden)

NASIONAL, Balinews.id – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang diteken pada Kamis (22/5/25).

Tujuan utama dari Perpres ini adalah memberikan rasa aman bagi jaksa, termasuk keluarganya, dari berbagai bentuk ancaman.

Peraturan ini memuat ketentuan perlindungan terhadap jaksa dalam 13 pasal. Di Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa negara harus memberikan jaminan keamanan terhadap jaksa dari segala bentuk ancaman yang bisa membahayakan dirinya, nyawanya, atau harta bendanya.

BACA JUGA :  Apa yang Dimaksud Tantiem Komisaris yang akan Dihapus Presiden Prabowo?

Dalam Perpres ada perlindungan yang diberikan jika dalam setiap menjalankan tugasnya, jaksa mendapatkan ancaman secara langsung maupun tidak langsung.

Lalu, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa perlindungan dapat diberikan tidak hanya bagi pribadi jaksa, melainkan juga kepada keluarganya dari aparat Kepolisian.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 Perpres 66 Tahun 2025 menyebutkan kategori perlindungan yang diberikan kepada jaksa.

“Pelindungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk: a. pelindungan atas keamanan pribadi; b. pelindungan tempat tinggal; c. pelindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman; d. pelindungan terhadap harta benda; e. pelindungan terhadap kerahasiaan identitas dan/atau; f. bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan,” tulis Pasal 6

BACA JUGA :  Sejumlah Kementerian dan Lembaga Berlomba Minta Tambahan Anggaran

Menariknya, tidak hanya polisi yang terlibat dalam perlindungan ini. Jaksa juga berhak mendapatkan bantuan dari personel TNI saat menjalankan tugas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b:

“Dukungan dan bantuan personel TNI dalam pengawalan Jaksa saat menjalankan dan fungsi,” bunyi Pasal 9 Ayat (1) huruf b. (*)

Catatan: Jika Anda memiliki informasi tambahan, klarifikasi, atau menemukan kesalahan dalam artikel ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau melalui kontak di situs kami.

guest
0 Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Baca Lainnya

DENPASAR, BALINEWS.ID - Ketua Komite Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMDHI) Bali, I Putu Dika Adi Suantara, mendesak pemerintah...
DENPASAR, BALINEWS.ID - Seorang warga asli Pula Serangan bernama Siti Sapurah atau yang akbrab disapa Ipung, berhasil memenangkan...
BADUNG, BALINEWS.ID – Suasana di Gedung Parkir Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai mendadak heboh pada Minggu...
BADUNG, BALINEWS.ID – Dikenal lembut dalam sikap namun tegas dalam pengabdian, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri...

Breaking News