DENPASAR, BALINEWS.ID — Rencana pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapat beragam tanggapan dari masyarakat Bali, terutama warganet di media sosial. Sejumlah pihak menunjukkan sikap skeptis terhadap kebijakan pemerataan penduduk tersebut, meski program transmigrasi sejatinya bukan hal baru dalam pembangunan nasional.
Dewa Usadha, akademisi Universitas Mahendradatta yang juga Dosen Magister Manajemen Inovasi (MMI), menjelaskan bahwa program transmigrasi telah berlangsung selama hampir setengah abad dan terbukti melahirkan banyak keberhasilan. Menurutnya, masyarakat Bali sejak dulu dikenal tekun dalam mengolah lahan di wilayah transmigrasi seperti Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatra.
“Banyak transmigran Bali yang sukses membangun kehidupan baru tanpa meninggalkan budaya mereka. Kawasan-kawasan hutan yang dulu belantara kini berkembang menjadi perkebunan dan persawahan produktif. Ini menunjukkan bahwa program transmigrasi memiliki sisi positif,” ungkapnya.
Namun, ia menilai riuhnya suara masyarakat Bali di media sosial menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap maksud dan arah program tersebut. Menurut Dewa Usadha, sebagian masyarakat merasa termarginalkan oleh dinamika pembangunan di Bali yang sangat bertumpu pada pariwisata.
Ia menyoroti berbagai persoalan yang kini dirasakan warga, mulai dari tekanan ekonomi, keterbatasan ruang hidup, hingga tumbuhnya sentimen akibat padatnya penduduk. “Kemajuan pariwisata tidak selalu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. Kemacetan, lonjakan penduduk pendatang, hingga meningkatnya kriminalitas ikut memunculkan kegelisahan,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Bali tetap menjadi magnet investasi, terutama di sektor properti. Setelah pandemi COVID-19, pertumbuhan hotel, vila, dan restoran meningkat tajam, dipicu tren wisatawan yang mencari hunian privat. Bank Indonesia mencatat investasi sektor properti pada 2020 mencapai Rp5,4 triliun untuk PMDN dan USD 293 juta untuk PMA.
Badan Pusat Statistik (BPS) Bali juga melaporkan jumlah wisatawan mancanegara pada Januari–Oktober 2024 mencapai 5,3 juta orang. Adapun wisatawan domestik mencapai sekitar 9,6 juta kunjungan. Kondisi ini membuat tekanan terhadap ruang hidup dan lahan produktif kian besar.
Di tengah situasi tersebut, tawaran program transmigrasi dari pemerintah dipandang sebagian warga sebagai solusi yang tidak seimbang, mengingat arus pendatang ke Bali dinilai kurang terkendali. “Pertanyaan kemudian muncul: mengapa orang Bali ditawari transmigrasi, sementara pendatang bisa bebas masuk?” kata Dewa Usadha.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa program ini tidak bersifat paksaan. Masyarakat yang menginginkan lahan luas atau peluang ekonomi baru bisa memanfaatkan program tersebut. Pemerintah, menurutnya, melihat orang Bali sebagai pekerja ulet dan terbukti sukses dalam program transmigrasi terdahulu.
“Tujuan pemerintah tentu baik. Orang Bali sejak dulu dikenal sebagai pionir dan pekerja keras. Kesuksesan transmigran Bali pada masa lalu menjadi bukti nyata,” tegasnya. (*)
