BALINEWS - Rp3,2 juta sebulan. Kedengarannya lumayan buat sebagian orang. Tapi coba tanya pekerja yang sudah berkeluarga di Bali, dan jawabannya bisa jauh berbeda.
Nyoman Parta punya cara sendiri menjelaskan kenapa angka itu bermasalah. Bukan pakai teori ekonomi rumit. Cukup pakai hitungan dapur sehari-hari.
"Rp3,2 juta itu tidak cukup untuk dia satu bulan, apalagi kalau sudah berkeluarga," katanya dalam sebuah perbincangan soal persoalan upah di Bali.
Satu Komponen Saja, Sudah Rp1 Juta
Kita mulai dari yang paling sederhana. Popok bayi.
"Mas, sekarang orang kalau punya anak pakai pampers," ujar Parta.
Harga popok standar sekitar Rp80 ribu per bungkus. Habis tiga bungkus dalam seminggu. Kalikan empat minggu, kebutuhan popok saja sudah mendekati Rp1 juta sebulan.
"Baru beli satu komponen pampers sudah habis satu juta," katanya.
Belum selesai di situ. Banyak ibu pekerja, entah di restoran, hotel, atau jadi cleaning service, tidak sempat menyusui lama karena tuntutan kerja. Ujung-ujungnya beralih ke susu formula. Komponen pengeluaran baru pun muncul.
"Tidak lama bisa menyusui anaknya. Akhirnya putus susunya, beli susu formula," jelas Parta.
Dari Rp3,2 juta yang harusnya jadi penopang hidup sebulan, baru dua kebutuhan saja sudah menggerus separuh lebih.
Kerja di Denpasar, Tinggal di Karangasem, Ongkosnya Siapa yang Tanggung?
Parta juga menyoroti pekerja yang harus merantau jauh demi mengejar lapangan kerja. Dari Karangasem ke Denpasar. Dari Bangli ke Denpasar.
"Karena mereka pergi dari Karangasem ke Denpasar, mereka pergi dari Bangli ke Denpasar," katanya.
Ini bukan cuma soal jarak. Ini soal biaya yang harus ditanggung karena lapangan kerja terlalu terpusat di satu titik.
"Bangunlah Bangli, bangunlah Karangasem, sehingga dengan dia bekerja di desanya sendiri bisa mengurangi biaya operasional," ujarnya.
Kalau tetap harus kerja ke Denpasar, mau tidak mau butuh kos. Dan menurut Parta, cari kos di bawah Rp1,5 juta pun sudah susah.
"Ayo cariin saya tempat kos yang lebih murah dari satu setengah juta," tantangnya.
Coba jumlahkan. Popok satu juta. Kos satu juta. Itu saja sudah dua juta dari Rp3,2 juta. Sisanya harus dibagi lagi untuk bensin, pulsa, wifi, cicilan motor, sampai kebutuhan kesehatan.
"Jadi urusan kesehatannya jadi tidak terbiayai," kata Parta.
UMP Itu Bukan Cuma Angka di Slip Gaji
Bagi Parta, ini bukan sekadar keluhan. Ini soal fungsi dasar UMP itu sendiri.
"UMP itu adalah safety net. Nah, itu adalah upah minimum sebagai jaring pengaman sosial agar seorang pekerja, jika hanya itu yang dia dapatkan, dia tidak jatuh miskin," jelasnya.
Kalau memang fungsinya jaring pengaman, patokannya seharusnya bukan sekadar formula pertumbuhan ekonomi, tapi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Nah, jika dia memang jaring pengaman sosial, harusnya yang dijadikan patokan adalah Kebutuhan Hidup Layak. Kalau dia agar dia tidak miskin, kan dia harus hidupnya layak," ujarnya.
Dan di sinilah angka yang bikin banyak orang kaget muncul. KHL Bali disebut sudah mencapai Rp5,2 juta. UMP yang berlaku baru Rp3,2 juta.
"Bali, KHL-nya Rp5.200.000. Upah UMP-nya Rp3.200.000. Selisihnya dua juta," katanya.
Kalau Upah Naik, Warung Ikut Ramai
Ada satu argumen yang sering dipakai buat menahan kenaikan UMP: takut memicu inflasi. Parta tidak sependapat.
"Kenapa ketika buruh ingin naik upah, kita bicara tentang inflasi, kita berbicara tentang harga naik? Tapi ketika di sektor lain, misalnya PNS setiap tahun naik gajinya, ada tunjangan ke-13, kok orang tidak memakai itu?" tanyanya.
Menurutnya, harga naik lebih banyak dipengaruhi supply dan demand, bukan semata daya beli pekerja.
"Kalau cabai lagi sedikit, mahal enggak?" contohnya.
Ia justru melihat sisi sebaliknya. Kalau upah naik, uang lebih itu berputar di ekonomi lokal.
"Kalau UMP naik, warung depan rumah jadi ramai. Itu kalau UMP naik kedai kopi jadi ramai. Kalau warung naik, warung-warung angkringan jadi ramai karena ada selisih yang bisa dia bawa ke sana," katanya.
Baginya, ini kunci penting buat ekonomi Bali yang tulang punggungnya UMKM.
"Kalau buruhnya upahnya rendah, nggak ada yang belanja kan? UMKM kita sepi. Kalau upah minimumnya naik, dia akan belanja di warung UMKM," jelasnya.
Musim Sepi Wisatawan, Kebutuhan Tetap Jalan Terus
Ada juga yang bilang, pariwisata itu musiman. Kadang ramai, kadang sepi. Jadi upah tinggi dianggap berisiko saat low season.
Parta justru melihat ini sebagai alasan kenapa UMP penting.
"Itulah pentingnya upah minimum. Ketika musim high season orang dapat upah minimum, dapat servis, ya kan. Ketika musim low season dia dapat upah minimum," katanya.
Tujuannya sederhana. Supaya pekerja tidak jatuh miskin saat kunjungan wisatawan lagi sepi.
"Agar dia tidak jatuh miskin," ujarnya.
Ia lantas melontarkan pertanyaan yang cukup menohok.
"Jadi target kita membangun negara ini untuk terus-terusan upah minimum agar rakyat kita terus-terusan tidak layak hidupnya?"
Di balik angka Rp3,2 juta, ada kos yang harus dibayar, popok yang harus dibeli, susu formula, cicilan motor, sampai kebutuhan kesehatan yang sering terpaksa dikesampingkan.
Kalau KHL Bali memang sudah dihitung Rp5,2 juta, pertanyaannya jadi sederhana saja: bagaimana caranya pekerja Bali menutup kebutuhan hidup layak itu, kalau upah yang diterima cuma Rp3,2 juta?
