BALINEWS - Kalau gaji kita selama ini mengikuti UMP, mulai Januari angkanya berubah cukup besar.
Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Angka itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani Jumat (20/11/2026) dan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459, kenaikannya Rp1.351.828 atau 42,15 persen. Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan, lebih tinggi Rp85.620 dari UMP.
Mengacu ke Dewan Pengupahan
Angka itu sama dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali dalam Berita Acara Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026. Koster juga menyebut memperhatikan aspirasi FSPM Regional Bali dan KSPSI Provinsi Bali yang disampaikan pada 21 Oktober dan 20 November 2026.
Tapi jalan menuju angka itu tidak lurus.
Jumat pagi, Koster bertemu 10 perwakilan buruh di Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Di sana ia menyebut angka Rp4,2 juta, hasil pendekatan 75 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali yang sekitar Rp5,6 juta.
“Saya mengambil angka 75 persen. Hasilnya sekitar Rp4,2 juta. Kalau dibandingkan dengan UMP sebelumnya Rp3,2 juta, sudah naik sekitar Rp1 juta. Jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan menggunakan formula yang hanya sekitar Rp300 ribu,” kata Koster.
Ia menyebut kenaikan upah harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah, serta beban anggaran daerah untuk tenaga kontrak dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam diskusi lanjutan, ia menyebut angka sementara di kisaran Rp4,4 juta, dan menegaskan Rp4,2 juta belum final.
Suara buruh
Perwakilan buruh menolak Rp4,2 juta. Mereka meminta Koster mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan sekitar Rp4,56 juta, dan mengusulkan Rp4,7 juta sebagai tahapan menuju pemenuhan KHL.
Perwakilan buruh, Excel, menyebut UMP sebelumnya baru memenuhi sekitar 57 persen KHL. Menurut perhitungan mereka, rata-rata dan median UMP di 37 provinsi lain hampir 80 persen KHL.
Perwakilan buruh lainnya, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, mengaku kecewa bila keputusan diambil di luar rekomendasi Dewan Pengupahan, yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah. Hasil voting itu, katanya, sudah tersebar dan menimbulkan harapan bagi pekerja.
Aspirasi itu disampaikan dalam aksi sekitar 300 buruh di Parkir Timur Lapangan Renon, Denpasar, Jumat pagi. Sekitar pukul 09.44 Wita, massa bergerak ke Kantor Gubernur. Sepuluh perwakilan masuk berdialog, sementara ratusan lainnya berorasi di luar. Usai pertemuan, Koster menemui massa untuk menyampaikan hasilnya.
Simulasi singkat dari angka resmi
Kenaikan per bulan: Rp1.351.828.
Kenaikan setahun (12 bulan, hitungan redaksi, belum termasuk tunjangan): Rp16.221.936.
UMP 2027 terhadap KHL Rp5.604.481: 81,35 persen (hitungan redaksi), dengan selisih Rp1.045.194 per bulan.
Dibanding angka Rp4,2 juta yang sempat disebut Koster, UMP final sekitar Rp359 ribu lebih tinggi (hitungan redaksi).
Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menyatakan mengapresiasi keputusan itu dan dapat menerimanya. Namun ia menyebutnya “masih jauh dari KHL Bali 2026 yang sebesar Rp5,6 jutaan” dan sebagai “pijakan awal, setelah hampir satu dekade terakhir upah di Bali rendah”.


