JAKARTA, BALINEWS 28 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menegaskan penyusunan anggaran harus dilakukan secara terukur dan akuntabel serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalu mengatakan keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan, tetapi juga kualitas keluaran atau output setiap program dan kegiatan.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, namun juga diukur dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target, tapi tolong kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dalu saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring, Senin (28/9/2026).
Penyusunan anggaran Kementerian ATR/BPN untuk 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Dalu meminta seluruh perencana memastikan program dan kegiatan di bidang pertanahan serta tata ruang selaras dengan agenda tersebut.
Menurut dia, kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertipikat harus diarahkan untuk mendukung produktivitas, investasi, dan industri. Dukungan tersebut antara lain mencakup pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan kawasan strategis, serta kepastian ruang.
“Selaku perencana harus paham, secara makronya harus paham. Kalau Anda akan melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat dan seterusnya di kegiatan di 2027 harus diarahkan ke dalam tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi dan industri,” kata Dalu.
Dalam penyusunan dan pelaksanaan program, koordinasi lintas instansi juga menjadi perhatian. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menekankan pentingnya koordinasi internal dan eksternal agar kinerja serta penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Kementerian ATR/BPN juga terus membangun kerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian PPN/Bappenas.
Andi mengatakan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini telah berjalan di enam provinsi juga akan diperluas ke provinsi lainnya. Daerah yang belum mendapatkan kunjungan atau peluncuran kerja sama dengan KPK dan pemerintah daerah diminta mengadopsi praktik yang telah diterapkan di daerah lain.
Selain koordinasi, Andi meminta seluruh unit kerja meningkatkan disiplin pelaporan kinerja dan memperbarui data secara berkala melalui Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).
“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” ujar Andi.
Kegiatan penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 tersebut digelar secara daring dan diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran. Kegiatan turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN Bahrun Munawir.
