ABSTRAK
Esai ini membongkar kepalsuan romantisasi slogan spiritual seperti Tri Hita Karana, Sad Kerti, dan Tata Kerti yang kerap didengungkan birokrasi lokal Bali sebagai penjinak isu sosial demi kepentingan industri pariwisata. Menggunakan lensa dekonstruktif terhadap krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi saat ini, tulisan ini membedah bagaimana macetnya roda mobilitas memicu kelelahan fisik massal bagi rakyat dan memperparah beban berlapis (double burden) perempuan pekerja serta para ibu yang terpaksa mengambil jam kerja lembur. Tulisan ini turut menyoroti arogansi maskulinitas kekuasaan pejabat publik saat merespons protes dari pekerja perempuan di garis depan. Melalui refleksi kontekstual terhadap teks suci Bhagavad Gita, esai ini menggugat hilangnya transparansi manajemen risiko pemimpin dan matinya empati politik di atas penderitaan rakyat kecil.
BAGIAN I: ILUSI HARMONI DAN KERUNTUHAN MANTRANISASI BISNIS PARIWISATA
Ketika roda kendaraan dipaksa berhenti karena pasokan bahan bakar minyak memutus nadinya, kita sebenarnya sedang dipaksa menatap cermin retak kebudayaan kita sendiri. Selama ini, Bali dijaga oleh barisan kata indah yang agung. Pemerintah dengan fasih merapalkan Tri Hita Karana, Sad Kerti, hingga Tata Kerti sebagai jaminan kosmik bahwa pulau ini hidup dalam harmoni yang paripurna. Namun krisis energi yang mengepung kita belakangan ini membuktikan hal sebaliknya. Slogan-slogan romantis itu tak lebih dari sekadar mantra penidupurba, sebuah pengikat pariwisata yang lekas luntur begitu realitas material di lapangan menuntut akuntabilitas yang nyata. Ketika roda penggerak itu hilang, hilang pula keanggunan narasi yang selama ini dijual demi devisa.
BAGIAN II: TUBUH YANG REMUK DALAM ANTREAN DAN DOUBLE BURDEN PEREMPUAN PEKERJA
Kita kini dihadapkan pada realitas tubuh-tubuh yang lelah. Mempersempit ruang gerak berarti mempersempit kewarasan. Penduduk Bali dipaksa bertarung melawan matahari, menghabiskan sisa daya yang telah terkuras habis oleh beban kerja harian hanya untuk mengantre berjam-jam di aspal SPBU yang gersang. Ini bukan sekadar perkara kelangkaan logistik; ini adalah pengikisan martabat manusia secara perlahan 1. Jargon Tata Kerti yang mendengungkan ketertiban hidup terasa seperti sebuah ejekan pahit saat masyarakat harus mengorbankan waktu istirahat yang krusial demi memastikan kendaraan mereka bisa berjalan esok hari.
Dalam pusaran kelelahan fisik ini, perempuan kembali menjadi korban di lapisan terdalam. Krisis mobilitas memaksa para ibu pekerja mengambil keputusan-keputusan ekstrem. Demi menopang inflasi yang kian mencekik, mereka harus meninggalkan kehangatan rumah, mengorbankan waktu pengasuhan anak, dan mengambil jam lembur yang menguras tenaga. Rumah-rumah kosong kehilangan jiwanya karena para perempuan harus mengabdi pada tuntutan industri yang tak mau tahu bahwa akses mobilitas mereka sedang dikebiri oleh kelalaian negara.
BAGIAN III: MASKULINITAS KEKUASAAN DAN MATINYA EMPATI POLITIK EMIRAT LOKAL
Ironi ini membakar nurani ketika kelelahan rakyat justru dibalas dengan kepalan arogansi kekuasaan. Di tengah tangis kepanikan warga, kita disuguhi tontonan teatrikal yang opresif saat elite publik turun ke lapangan. Bukannya membawa ketenangan dan solusi yang mengayomi, Gubernur Bali Wayan Koster justru terekam bersikap represif saat menghadapi pekerja garis depan yang remuk oleh beban kerja. Jeritan emosional seorang operator perempuan, “Saya bukan robot, saya juga capek, Pak! Iya, saya pegawai, tapi saya punya hak juga!” 2 3, justru diredam dengan bentakan arogan “Diam kamu!” 4. Maskulinitas kekuasaan ini mempertegas fakta brutal: pegawai kecil, apalagi perempuan, hanyalah sekrup murah dalam mesin besar yang dipaksa berputar 24 jam tanpa perlindungan hak kemanusiaan yang mendasar.
Kelumpuhan etis para pemimpin ini sejatinya telah lama diingatkan dalam ajaran spiritual leluhur kita. Dalam Bhagavad Gita Bab 3, Sloka 21, Sri Krishna menegaskan manifesto moral mengenai tanggung jawab seorang penguasa 5:
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतेरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।।
yad yad ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ
sa yat pramāṇaṁ kurute lokas tad anuvartate
“Apa pun tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin (orang utama), hal itu pula yang diikuti oleh orang awam. Dan standar moral atau teladan apa pun yang ia tetapkan melalui perilakunya, seluruh dunia akan mengikutinya.”
Ketika seorang pemimpin memilih mempertontonkan represi, merendahkan pekerja bawahannya, dan membentak perempuan yang kelelahan, ia sedang menetapkan standar kehancuran moral bagi peradaban yang dipimpinnya. Jargon spiritual Tri Hita Karana menjadi omong kosong jika sang pemimpin sendiri tidak mampu memberikan rasa aman dan keadilan kemanusiaan bagi rakyat kecil.
Sebagai manusia yang rasional, kita tentu memahami kompleksitas dunia. Kita tahu bahwa rantai pasokan global sedang limbung akibat konflik internasional dan perang di negara-negara pemasok minyak. Kita memaklumi bahwa dinamika eksternal di belahan bumi lain bisa berimbas langsung pada tangki motor kita. Namun, berlindung di balik tameng "faktor eksternal" adalah bentuk abrasi tanggung jawab moral seorang pemimpin. Pemimpin dipilih bukan untuk mengeluh bersama rakyat, melainkan untuk berpikir selangkah di depan. Jika krisis dipicu oleh kendala yang bisa diprediksi, mengapa tidak ada manajemen risiko dan solusi pencegahan yang matang sejak awal?
Cara menenangkan masyarakat yang sedang dilanda kepanikan bukan dengan menyuntikkan kebohongan publik atau mengklaim "stok aman" padahal fakta di lapangan menunjukkan antrean yang mengular hingga berkilo-kilometer 1. Menenangkan rakyat secara terhormat adalah dengan transparansi radikal. Katakan apa masalah sebenarnya, petakan realitas pahitnya, dan beberkan rencana mitigasi struktural yang komprehensif dari Plan A hingga Plan C. Ketika pemimpin memilih untuk menyembunyikan ketidakmampuan di balik klaim semu dan memilih menindas rakyat kecil yang mengkritiknya, di sanalah letak kematian empati politik. Pada akhirnya, esai ini menjadi saksi atas sebuah kelelahan kolektif: betapa melelahkannya menjadi perempuan, dan betapa melelahkannya menjadi masyarakat biasa di Bali hari ini; dihantam oleh fisik yang dipaksa bekerja melampaui batas, dan ditindas oleh pimpinan yang anti-kritik.
DAFTAR REFERENSI (APA STYLE 7th EDITION)
BBC News Indonesia. (2026, 14 Oktober). Antrean panjang SPBU di Bali, mengapa kelangkaan BBM di berbagai daerah terus berulang?. bbc.com
Detikcom. (2026, 15 Oktober). Viral pegawai SPBU ngamuk di hadapan Gubernur Koster: Saya bukan robot!. detik.com
CNN Indonesia. (2026, 16 Oktober). Petugas SPBU menangis di depan Gubernur Bali: Saya bukan robot Pak!. cnnindonesia.com
Total Politik. (2026, 16 Oktober). Gubernur Bali, I Wayan Koster, diprotes langsung oleh pegawai SPBU [Video]. Instagram. instagram.com
Prabhupada, B. S. A. C. (2019). Bhagavad Gita menurut aslinya. Gitabase Indonesia. gitabase.com
