SEMARAPURA, BALINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Klungkung dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Wabup Tjok Surya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Klungkung atas berbagai saran, masukan, dan tanggapan yang disampaikan. “Saya meyakini seluruh masukan yang diberikan bertujuan untuk menyempurnakan rancangan perda APBD ini, demi membangun kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Klungkung,” ujarnya.
Ia kemudian memberikan penjelasan dan tanggapan secara berurutan atas pandangan dari Fraksi Nasionalis Solidaritas, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Hanura.
Menanggapi Fraksi Nasionalis Solidaritas, Pemkab Klungkung menjelaskan langkah strategis dalam mewujudkan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Di antaranya melalui pembentukan Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kecamatan Nusa Penida, kerja sama dengan BPKP dalam pemeriksaan pajak, serta integrasi data sistem BPHTB dengan Kantor Pertanahan Klungkung. Selain itu, Pemkab juga akan memberikan penghargaan kepada wajib pajak berprestasi dan meminimalisir belanja seremonial, dengan fokus pada pembangunan fisik prioritas.
Dalam hal pelayanan publik, Pemkab berkomitmen meningkatkan pelayanan BPJS dan PDAM. Diterangkan bahwa gangguan air PDAM di jam sibuk disebabkan oleh sistem pengaliran interkoneksi dan kondisi pipa lama tahun 1928. Untuk itu, akan dilakukan peremajaan pipa serta penyempurnaan jaringan distribusi agar tekanan air lebih merata.
Menjawab Fraksi PDIP, dirinya menjelaskan bahwa pengelolaan potensi PAD baru, terutama dari sektor pariwisata, dilakukan melalui pendataan ulang wajib pajak hotel dan restoran. Pemkab juga telah mengembangkan aplikasi SMARGOV dan CETAR untuk memudahkan pelayanan pajak secara digital.
Dalam bidang ekonomi rakyat, program prioritas tahun 2026 akan difokuskan pada pemberdayaan UMKM dan koperasi melalui berbagai pelatihan, pengawasan, dan pengembangan usaha kecil serta pertanian berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan pariwisata berbasis budaya dan desa adat akan didorong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan produk wisata otentik berbasis kearifan lokal.
Terhadap pandangan Fraksi Gerindra, Wabup Tjok Surya menjelaskan rencana pembangunan Gedung Gizi tiga lantai di RSUD Klungkung serta penambahan alat kesehatan canggih seperti CT-Scan, Cathlab, dan Mammography yang akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, daya listrik RSUD akan ditingkatkan menyesuaikan kebutuhan alat medis baru.
Dalam penanganan sampah, Pemkab Klungkung berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan di TOSS Center Kusamba serta pembangunan TPST Jungutbatu dan Biaung di Nusa Penida. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung sistem pengelolaan berbasis controlled landfill.
Menjawab Fraksi Golkar, ia menegaskan bahwa pungutan retribusi jasa sandar di pelabuhan Banjar Bias dan Tribuana telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2023. Pemkab juga tengah mendorong pembangunan TPS3R di desa-desa dan penyusunan Perbup terkait pengurangan sampah plastik sekali pakai.
Sementara itu, kepada Fraksi Hanura, Pemkab menyampaikan langkah-langkah menekan belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30 persen dari total belanja daerah pada tahun 2027. Selain itu, penanganan kebencanaan, penyediaan cadangan pangan daerah, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan terus diupayakan secara bertahap.
Di akhir penyampaiannya, Wabup Tjok Surya menyampaikan harapan agar kerja sama yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat. “Mudah-mudahan sinergi ini semakin kokoh untuk mewujudkan Klungkung Mahotama — Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur,” tutupnya. (*)
