KLUNGKUNG, BALINEWS.ID — Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, memimpin rapat koordinasi terbatas terkait penanganan warga terdampak abrasi Pantai Monggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan. Rapat berlangsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klungkung, Jumat (30/1/2026).
Rakor tersebut digelar sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mencarikan solusi bagi warga yang terdampak bencana abrasi, sekaligus memastikan langkah penanganan yang terkoordinasi lintas perangkat daerah.
Dalam arahannya, Wabup Tjokorda Gde Surya Putra menyampaikan bahwa sebanyak 12 kepala keluarga atau 45 jiwa yang terdampak abrasi direncanakan akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah daerah juga mengupayakan bantuan melalui Dana Bantuan Tidak Terencana (BTT) untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Ia menjelaskan, pemerintah akan mengajukan permohonan pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali seluas kurang lebih lima are yang berada di sekitar TK Negeri Desa Kusamba. Lahan tersebut direncanakan digunakan untuk pembangunan rumah bagi warga terdampak dengan skema pinjam pakai.
Selain itu, Wabup meminta Perbekel Desa Kusamba agar mendata secara cermat warga terdampak yang masih memiliki lahan pribadi. Warga yang memiliki lahan diharapkan dapat membangun kembali rumahnya dengan dukungan bantuan pemerintah, sehingga pemanfaatan lahan milik Pemprov Bali dapat diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal.
Diketahui, abrasi Pantai Monggalan dipicu gelombang ekstrem yang terjadi pada 22 Januari 2026. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga dan mengganggu keamanan permukiman di wilayah pesisir.
Sementara itu, Perbekel Desa Kusamba melaporkan terdapat sembilan unit rumah yang terdampak abrasi dan dihuni oleh 12 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, tujuh rumah mengalami kerusakan berat dan tidak lagi layak huni, sedangkan dua rumah lainnya masih ditempati meskipun telah kemasukan air laut.
Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan pascabencana abrasi tersebut agar warga terdampak segera memperoleh hunian yang aman dan solusi yang berkelanjutan. (*)
