BALINEWS.ID – Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Puspa, menekankan perlunya penguatan desa wisata dan destinasi pariwisata sejalan dengan meningkatnya minat wisatawan terhadap wisata wellness atau wellbeing di Indonesia, khususnya Bali.
Hal tersebut disampaikan Ni Luh Puspa saat menghadiri podcast bersama Balinews.id di kantor redaksi pada Jumat (30/1). Menurutnya, tren pariwisata global saat ini menunjukkan wisatawan tidak lagi hanya mencari hiburan, tetapi juga pengalaman yang menenangkan, sehat, dan autentik.
Wisata wellness (kebugaran), yakni konsep perjalanan yang menggabungkan aktivitas liburan dengan peningkatan kesehatan fisik dan mental.
Pada periode 2025–2026, tren ini bergeser ke arah pengalaman yang lebih menenangkan dan berkesadaran, seperti yoga, meditasi, spa tradisional, hingga forest bathing, yang dimanfaatkan wisatawan untuk melepas stres dan memulihkan keseimbangan diri.
Dengan demikian, Ni Luh Puspa menilai, Desa Wisata menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, asalkan tetap menjaga karakter dan keasliannya.
“Saat ini wisatawan mencari destinasi wisata yang ramah lingkungan. Mereka juga menyukai destinasi yang sudah menerapkan eco-friendly. Jadi jangan sampai desa wisata kita kehilangan autentiknya. Misalnya, ada desa yang sudah punya air terjun, tapi justru ingin membangun atraksi buatan. Itu bukan fokusnya,” ujar Ni Luh Puspa.
Optimisme Pertumbuhan Pariwisata
Di tengah berbagai tantangan seperti bencana alam, banjir, hingga persoalan sampah, Kementerian Pariwisata tetap optimistis terhadap pertumbuhan sektor pariwisata nasional.
Ni Luh Puspa menyebutkan, dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan yang terus meningkat setiap bulan, Indonesia berpeluang melampaui 15 juta wisatawan mancanegara, dengan Bali mencatatkan angka tertinggi sekitar 7 juta kunjungan di penghujung tahun 2025 lalu.
“Ini artinya masih ada kepercayaan dan kasih sayang wisatawan kepada Indonesia, khususnya Bali,” ujar wanita kelahiran Buleleng, Singaraja, Bali itu.
Untuk tahun 2026, Kementerian Pariwisata menargetkan 16–17 juta kunjungan wisatawan. Namun, Ni Luh Puspa mengakui masih ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi bersama.
Ia menjelaskan, tantangan pariwisata Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama, tantangan global seperti kondisi geopolitik yang belum stabil. Kedua, tantangan internal yang mencakup persoalan sampah, bencana banjir, tata kelola ruang, serta kemacetan, yang menjadi empat isu utama yang harus segera dibenahi.
“Kita tidak akan bisa bertahan kalau hanya mengandalkan satu atau dua pihak saja. Ini adalah tantangan bersama,” tegasnya.
Pengelolaan Sampah Jadi Perhatian Serius
Terkait sampah, Ni Luh Puspa menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap isu tersebut. Pemerintah pusat telah memutuskan pendanaan pengelolaan sampah oleh Danantara melalui program Waste to Energy, dengan Bali sebagai salah satu wilayah yang akan menerapkannya.
“Bagaimana wisatawan mau datang kalau sampah kita masih menjadi masalah?” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sejumlah desa di Bali yang telah berhasil mengelola sampah melalui TPS3R, serta menegaskan bahwa hotel memiliki kewajiban mengelola limbahnya sendiri sesuai aturan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Diluar daripada itu, hotel-hotel juga punya aturan untuk pengelolaan sampah, hasil limbah mereka sendiri, itu aturannya dari Kementerian Lingkungan Hidup,” tambah Ni Luh.
Selain itu, untuk mengatasi kemacetan, Ni Luh Puspa menilai inovasi transportasi dan akomodasi massal perlu terus dikembangkan. Salah satu yang dinilai potensial adalah water taxi, yang diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di Bali.
Selain itu, kualitas jalan juga harus diperhatikan karena kerusakan jalan dapat memperparah kemacetan.
Harga Tiket Pesawat dan Kolaborasi dengan OTA
Mengenai mahalnya tiket pesawat yang selama ini banyak diperbincangkan masyarakat, Ni Luh Puspa menyebut persoalan tersebut cukup kompleks dan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Komponen harga tiket mencakup banyak faktor, seperti avtur dan pajak.
Sebagai solusi, pemerintah memberikan insentif khusus pada momen tertentu seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru, serta libur sekolah. Kementerian Pariwisata juga berkolaborasi dengan Online Travel Agent (OTA) untuk menghadirkan bundling tiket, diskon, dan harga spesial.
“Solusi dari kami, atas arahan bapak presiden, yakni dengan memberikan insentif pada momen tertentu seperti lebaran, tahun baru dan libur sekolah. Untuk meningkatkan aktivitas wisata domestik atau nusantara,” jelasnya.
Sebagai penutup, Ni Luh Puspa menegaskan amanat Kementerian Pariwisata adalah menciptakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dengan fokus pada kesan dan pengalaman wisatawan selama berkunjung ke Indonesia.
“Karena kualitas pariwisata itu juga tentang experience, atau apa yang dirasakan wisatawan saat berwisata di Indonesia. Itulah yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya. (*)
