JAKARTA, BALINEWS — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut energi hijau dan pengembangan ekonomi digital sebagai “twin engine” atau mesin ganda pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Airlangga mengatakan pengembangan kedua sektor tersebut akan menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam jangka panjang.
“Jadi ini twin engine antara green energy dan digital development, dan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah energi di negeri sendiri,” ujar Airlangga dalam Seminar Nasional Investortrust bertema Green Economy 2045: Menjadikan Ekonomi Hijau sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Menuju Indonesia Emas yang Inklusif, Berdaya Saing, Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026 secara cumulative-to-cumulative (c-to-c), sementara inflasi pada Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, pemerintah memperkirakan investasi perlu tumbuh sekitar 8-9 persen dengan kebutuhan penanaman modal mencapai Rp2.218 triliun hingga Rp2.258 triliun.
Menurut Airlangga, ketersediaan energi yang andal dan terjangkau menjadi salah satu prasyarat untuk mendorong investasi bernilai tambah tinggi. Kebutuhan listrik nasional diproyeksikan mencapai 700-800 terawatt-jam pada 2030.
Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt peak dalam beberapa tahun ke depan.
Transisi Energi Didorong Lebih Cepat
Airlangga mengatakan penggunaan pembangkit berbasis panel surya yang dipadukan dengan sistem penyimpanan baterai berpotensi menekan emisi dari sektor kelistrikan.
“Tentu kalau listrik berbasis pada solar panel dan baterai storage system, tentunya emisinya kan nol. Jadi kita menurunkan target daripada angka emisi mendekati nol di 2060, ini bisa maju 10-15 tahun. Ini yang tentu menjadi PR bagi kita semua,” ujarnya.
Selain meningkatkan kapasitas pembangkit, pemerintah juga merencanakan pembangunan jaringan transmisi sekitar 47.758 kilometer-sirkuit untuk memperkuat keandalan pasokan listrik.
Jaringan tersebut juga diharapkan memberikan fleksibilitas bagi sektor industri dalam memilih sumber energi sesuai kebutuhannya.
Pemerintah turut menjalankan program Listrik Desa untuk memperluas akses listrik. Pada 2025, program tersebut telah menyelesaikan elektrifikasi di 1.505 lokasi, sementara pada 2026 ditargetkan menjangkau 4.390 lokasi.
“Kalau ini semua jalan, elektrifikasinya kita mendekati di atas 99 persen dan indeks ketahanan energinya juga meningkat menjadi 7,13. Energi masih penyumbang emisi terbesar, oleh karena itu Bapak Presiden mendorong program 100 gigawatt tersebut,” kata Airlangga.
Hilirisasi Mineral Jadi Pengungkit
Pengembangan ekonomi hijau juga didukung kekayaan sumber daya mineral strategis Indonesia, seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara.
Pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya tersebut dengan dukungan energi yang bersih, andal, dan terjangkau untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah menyebut sektor tersebut memiliki potensi nilai tambah sebesar 67 kali lipat dengan permintaan yang diproyeksikan mencapai US$5,91 triliun pada 2045.
Airlangga mengatakan pengembangan ekosistem mineral kritis dan kendaraan listrik juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok transisi energi global.
Menurut dia, sejumlah negara dan kawasan, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada, menunjukkan minat untuk bekerja sama dengan Indonesia di sektor mineral kritis.
Indonesia juga memiliki sumber daya pasir silika yang dinilai dapat mendukung pengembangan industri panel surya di dalam negeri.
“Jadi inilah the golden moment sebetulnya buat Indonesia untuk bisa dikembangkan. Dan di lain itu juga kita memiliki pasir silika yang jumlahnya besar, dan ini bisa mendorong untuk kita mempunyai tuan rumah untuk solar panel,” kata Airlangga.
Pemerintah Dorong Pembiayaan Hijau
Untuk mendukung proyek energi bersih, pemerintah mendorong pemanfaatan berbagai instrumen pembiayaan hijau, termasuk green bonds, blended finance, Just Energy Transition Partnership (JETP), dan Asia Zero Emission Community (AZEC).
Pemerintah juga menyiapkan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Vokasi yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor ekonomi hijau.
Airlangga mengatakan pengembangan energi hijau tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi digital. Ketersediaan energi bersih dan andal menjadi salah satu fondasi untuk mendukung industri digital, termasuk pengembangan pusat data (data center) yang diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun mendatang.
Pemerintah, kata Airlangga, tengah mengarahkan kedua sektor tersebut untuk saling memperkuat sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 2045.
