Aktivitas Pengerukan Bukit di Nusa Penida Dihentikan, Pemilik Usaha Diminta Komitmen

Share:

Keasrian Pulau Nusa Penida harus dijaga karena menjadi magnet wisatawan.
Keasrian Pulau Nusa Penida harus dijaga karena menjadi magnet wisatawan.

KLUNGKUNG, BALINEWS.ID – Seluruh aktivitas pengerukan bukit tanpa izin di Kecamatan Nusa Penida resmi dihentikan mulai Kamis (3/7/2025). Para pemilik usaha atau penanggung jawab kegiatan tersebut telah dipanggil ke Kantor Satpol PP Klungkung untuk dilakukan pembinaan sekaligus diminta menandatangani surat pernyataan tidak lagi melakukan pengerukan.

Kepala Satpol PP dan Damkar Klungkung, Dewa Putu Suarbawa, menegaskan bahwa hasil rapat yang digelar hari itu memutuskan seluruh kegiatan pengerukan maupun penataan lahan ilegal dihentikan total.

BACA JUGA :  Turis Inggris Dijambret di Sanur, Pelaku Ngaku Butuh Biaya Sekolah Anak

“Per hari ini, semua aktivitas dihentikan. Para pelaku usaha juga sudah menandatangani surat pernyataan untuk tidak melanjutkan kegiatan ilegal tersebut,” ujarnya.

Menurut Suarbawa, keputusan tegas ini diambil karena tidak satu pun dari aktivitas pengerukan tersebut memiliki izin resmi. Selain itu, keberadaan kegiatan ilegal itu telah meresahkan masyarakat sekitar.

“Baik itu pengerukan maupun penataan lahan, semuanya tidak memiliki izin. Maka dari itu kami hentikan. Ini demi ketertiban dan keamanan lingkungan,” tegasnya.

BACA JUGA :  Dua Predator Asal Kusamba Ditangkap, Berbuat Asusila Terhadap Gadis 13 Tahun

Meski surat pernyataan telah diteken, pengawasan tetap akan dilakukan secara ketat. Satpol PP akan bersinergi dengan perangkat desa dan kecamatan, termasuk menyiagakan personel di setiap wilayah guna mencegah praktik sembunyi-sembunyi.

“Pengusaha harus sadar, jika melanggar komitmen yang sudah disepakati, kami akan bawa ke ranah hukum. Kami sudah mendapat dukungan penuh dari kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Ini adalah komitmen pemerintah daerah,” tandas Suarbawa.

Diketahui sebelumnya, ada sembilan titik pengerukan bukit ilegal di Kecamatan Dawan, masing-masing lima titik di Desa Pesinggahan dan empat titik di Desa Gunaksa. Kegiatan itu bahkan mengarah ke aktivitas pertambangan karena material hasil pengerukan diperjualbelikan ke luar Klungkung.

BACA JUGA :  Perjuangan Heroik Ibu Hamil di Tengah Longsor: Jalan Kaki 2 Kilometer Demi Melahirkan

“Kalau memang untuk penataan lahan, seharusnya materialnya tidak dijual. Penataan lahan itu wewenang kabupaten, sedangkan pertambangan menjadi kewenangan Pemprov Bali,” jelasnya.

Catatan: Jika Anda memiliki informasi tambahan, klarifikasi, atau menemukan kesalahan dalam artikel ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau melalui kontak di situs kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Lainnya

DENPASAR, BALINEWS.ID - Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar menggelar kuliah umum bertajuk “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan...
TABANAN, BALINEWS.ID - Hingga pertengahan bulan Juli 2025, Kabupaten Tabanan menjadi wilayah dengan jumlah kasus rabies positif paling...
GIANYAR, BALINEWS.ID - Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara resmi menyegel Green Flow...
GIANYAR, BALINEWS.ID - Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polres Gianyar terus mengintensifkan patroli wilayah pesisir sebagai bentuk...

Breaking News

Berita Terbaru
MDA
SMA
AS
LSD
GWK
BBM
P3K
BSU
DLH
OTA
CSR
BK
HIV
ABK
Teh
LPG
SIM
PNS
NTT
STT
PBB
PON
Bir
PMI
DIY
SBY
BCL
Art
SMP
PAW
IKN
PHK
NIK
USG
Pil
ATM
atv
DPR
AHY
kos
PSN
IU
PKB
ASN
KPK
BNN
PAD
TKP
KAI
SEO
BSN
Tas
lpd
5km
Run
Sar
UKT
tni
bkk
PLN
api
KTP
KEK
MoU
Kue
WNA
PMK
BPS