DENPASAR, BALINEWS — Aktivis perempuan dan anak Bali, Endang Hastuty Bunga, S.H., mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Ia menilai persoalan tersebut dapat menghambat aktivitas masyarakat, menekan ekonomi rumah tangga, serta berdampak pada akses pendidikan anak.
Endang yang menjabat Ketua Tunas Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bali, pendiri Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Bali, serta Wakil Ketua II Forum Pemuda NTT Bali, menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM agar masyarakat tidak terus menanggung dampak kelangkaan.
Menurut Endang, BBM merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Kelangkaan BBM dapat menyulitkan pedagang kecil yang harus berbelanja ke pasar, pekerja yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah, hingga orang tua yang mengantar anak ke sekolah.
“Pada akhirnya, masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya,” menjadi inti keprihatinan Endang terhadap kondisi tersebut.
Ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga menyampaikan penyebab kelangkaan, menjamin ketersediaan pasokan, serta memberikan informasi terbuka mengenai langkah penanganan dan target pemulihan distribusi.
Endang juga mendorong pengawasan distribusi BBM diperketat, termasuk terhadap potensi penimbunan, serta memperjelas koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait.
Transisi Kendaraan Listrik Harus Realistis
Menanggapi wacana peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, Endang menilai kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kesiapan infrastruktur.
Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki daya beli yang cukup untuk mengganti kendaraan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan ketersediaan fasilitas pengisian daya, akses listrik, serta biaya yang harus ditanggung masyarakat selama masa transisi.
“Mengubah kebiasaan dan kemampuan masyarakat dari motor berbahan bakar bensin ke motor listrik tidak semudah membalikkan telapak tangan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa perubahan teknologi perlu disertai tahapan yang jelas, terjangkau, dan realistis. Kebijakan transisi energi, lanjutnya, tidak boleh justru menambah beban pengeluaran keluarga berpenghasilan rendah.
Perempuan dan Anak Berpotensi Terdampak
Endang turut menyoroti dampak kelangkaan BBM terhadap perempuan dan anak, terutama dalam keluarga berpenghasilan rendah, rumah tangga yang ditopang pekerja harian, serta orang tua tunggal.
Gangguan transportasi dan potensi kenaikan biaya mobilitas dapat menambah tekanan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut juga berpotensi mempersulit orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, termasuk transportasi ke sekolah.
Karena itu, ia meminta pemerintah memasukkan aspek perlindungan kelompok rentan dalam setiap kebijakan energi dan transportasi.
Endang menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan bentuk penolakan terhadap kemajuan teknologi, melainkan dorongan agar setiap kebijakan dilaksanakan secara adil dan sesuai kondisi masyarakat.
“Rakyat membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian, bukan sekadar wacana yang terdengar baik, tetapi sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kelangkaan BBM di Bali, sekaligus memastikan kebijakan energi dan transportasi tidak mengorbankan masyarakat kecil.
“Jangan biarkan masyarakat kecil terus menanggung beban. Sebelum meminta rakyat berubah, pastikan pemerintah telah menyiapkan solusi yang adil, terjangkau, dan bisa dilaksanakan,” tutup Endang.
