Oleh: Kande Putra
Balinews.id – Di dalam riuh sunyi epos Bharatayudha, ada satu sosok yang berdiri lebih tinggi dari denting senjata: Bisma. Ia bukan sekadar ksatria, ia adalah sumpah yang menjelma manusia. Dalam banyak tafsir, Bisma pernah berkata, “Aku hidup bukan untuk diriku, tetapi untuk janji yang telah kuucapkan.”
Kalimat itu terdengar agung, hampir suci. Namun, di balik kesetiaan yang tak tergoyahkan, terselip pertanyaan yang jarang diajukan: apakah semua sumpah selalu berpihak pada kebenaran, ataukah ia hanya menjadi tembok keras yang membutakan nurani?
Bisma memilih tetap setia kepada Astinapura, bahkan ketika ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu berada di pihak yang ia bela. Dalam beberapa dialog pewayangan disebutkan, “Dharma itu halus, tak selalu tampak di mana ia berdiri.”
Di situlah tragedinya dimulai. Ketika seseorang terlalu setia pada bentuk, ia perlahan kehilangan esensi. Ketika sumpah dijunjung lebih tinggi daripada keadilan, kebenaran pun menjadi korban yang tak pernah diberi suara.
Ia tidak jahat. Justru di situlah ironi paling tajam. Bisma adalah sosok yang bermoral tinggi, berilmu, dan dihormati. Namun, kebaikan yang tidak berani mengoreksi diri, lambat laun berubah menjadi pembenaran.
Ia tahu Duryodana salah. Ia tahu perang itu tidak adil. Tetapi ia tetap berdiri di barisan yang sama, dengan alasan: “Ini sumpahku.” Maka lahirlah paradoks—ketika kesetiaan menjadi alasan untuk mengabaikan kebenaran.
Kisah ini terasa jauh, sampai kita menoleh ke hari ini, ke Bali yang kita pijak bersama. Di ruang-ruang pidato dan baliho kebijakan, nama Tri Hita Karana diangkat tinggi—harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.
Ia dijadikan mantra, slogan, bahkan identitas. Namun, pertanyaannya sama seperti di zaman Bisma: apakah nilai itu masih hidup, atau hanya tinggal kata yang diulang tanpa jiwa?
Di jalanan, kita melihat lubang yang tak kunjung ditambal, seolah menjadi metafora dari sistem yang bolong. Trotoar retak dan rusak, seperti komitmen yang tak pernah selesai diperbaiki.
Sampah menumpuk di sudut-sudut kota, bukan hanya karena masyarakat lalai, tetapi karena arah kebijakan yang tak pernah benar-benar tuntas. Kemacetan menjadi rutinitas, bukan lagi masalah. Anehnya, semua ini seolah dianggap biasa.
Namun, ironi terbesar mungkin tidak terjadi di kota, melainkan di sawah-sawah yang dulu menjadi napas Bali. Tanah yang pernah basah oleh air kehidupan kini retak oleh kekeringan yang terasa janggal.
Sawah-sawah itu perlahan mati, bukan karena alam kejam, tetapi karena sistem yang dibiarkan rapuh. Di atas tanah yang dulu hijau kini berdiri vila, penginapan, dan akomodasi—seolah perubahan ini bukan tragedi, melainkan “kemajuan.”
Pertanyaannya sederhana, tetapi sengaja dibuat rumit: mengapa sawah bisa kering di pulau yang dulu dikenal kaya air? Jawabannya bukan misteri. Saluran irigasi rusak, jebol, dan tidak terurus. Ada jalur air yang hilang, seolah tidak pernah ada.
Subak yang seharusnya menjadi urat nadi pertanian perlahan kehilangan alirannya. Anehnya, ini terjadi bukan dalam diam, melainkan dalam pembiaran yang sistematis.
Lebih jauh ke hulu, sumber-sumber air disadap. Air dialihkan, dikemas, dijual, lalu disalurkan ke kota dan industri. Sementara petani di hilir menunggu hujan seperti menunggu belas kasihan.
Hutan-hutan yang dulu menjadi daerah resapan air satu per satu berubah wajah—menjadi ikon pariwisata, lapangan golf, glamping, dan proyek-proyek yang disebut “pengembangan.” Namun, pengembangan untuk siapa?
Ketika air kehilangan jalurnya, ia tidak hilang—ia hanya mencari jalan lain. Ia datang tanpa permisi, menggenangi perkampungan, merusak jalan, bahkan merenggut nyawa. Alam tidak pernah salah arah; ia hanya mengikuti logika yang kita rusak sendiri.
Namun lagi-lagi, reaksi yang muncul bukan refleksi, melainkan seremonial: sidak, kunjungan, pernyataan—seolah sibuk, tanpa pernah jelas ujungnya.
Di sisi lain, masyarakat Bali sebenarnya tidak tinggal diam. Ada warga yang berjuang menjaga kebersihan lingkungannya, memilah sampah, membangun sistem mandiri, dan mencoba menyelamatkan ruang hidupnya sendiri.
Namun, langkah itu sering terhenti, bukan karena kurang niat, tetapi karena terlalu banyak aturan yang membelit. Regulasi dari pusat, birokrasi yang kaku, serta kebijakan yang setengah hati membuat gerakan masyarakat seolah berjalan di tempat.
Di titik itulah kepemimpinan diuji—bukan saat berbicara di podium, tetapi saat harus memilih sikap. Sayangnya, yang sering terlihat adalah keraguan. Seolah ada ketakutan untuk bersikap tegas: takut pada atasan di pusat, takut keluar dari garis yang sudah ditentukan. Padahal, satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa atasan sejati dari seorang pemimpin adalah rakyatnya sendiri.
Di balik gemerlap pariwisata, ada perjuangan sunyi yang jarang disorot. Para driver pariwisata, pemandu, dan pelaku lokal berdiri di garis depan menjaga wajah Bali. Mereka bernegosiasi, menjaga harga, dan menolak Bali dijual murah.
Mereka berusaha mempertahankan kualitas di tengah tekanan pemodal besar yang ingin menjadikan Bali sekadar komoditas—sesuatu yang bisa dijual, dieksploitasi, lalu ditinggalkan tanpa tanggung jawab.
Ironisnya, perjuangan itu sering berjalan tanpa pendampingan. Mereka menghadapi sistem yang tidak sepenuhnya berpihak. Sementara itu, pemodal dengan kekuatan kapital dapat masuk, mengatur harga, dan perlahan menggerus nilai yang selama ini dijaga. Bali bukan lagi sekadar rumah, melainkan mulai diperlakukan seperti barang dagangan.
Di tengah semua itu, pertanyaan yang sama kembali muncul—seperti bayangan Bisma yang tak pernah benar-benar pergi. Apakah ini karena sumpah setia yang terlalu kuat? Apakah karena loyalitas pada kekuasaan, pada partai, dan pada struktur, hingga nurani perlahan disisihkan? Apakah kita sedang menyaksikan versi modern dari kesetiaan yang membutakan kebenaran?
Dalam bayangan Bisma, kita belajar bahwa sumpah bisa menjadi penjara. Ia mengikat, membungkam, bahkan membatasi kemampuan untuk melihat kenyataan dengan jernih. Ketika seorang pemimpin terlalu sibuk menjaga citra kesetiaan pada nilai, ia bisa lupa bahwa nilai itu seharusnya hidup, bukan hanya dijaga bentuknya.
Tri Hita Karana bukan sekadar konsep—ia adalah tindakan nyata yang seharusnya terasa, bukan hanya terdengar.
Ada satu fragmen dialog yang sering dikutip dalam tafsir Mahabharata: “Lebih baik melanggar sumpah demi kebenaran, daripada menjaga sumpah tetapi mengkhianati dharma.” Ini bukan ajakan untuk mengingkari janji, melainkan pengingat bahwa kebenaran selalu lebih besar daripada kata-kata yang kita ucapkan di masa lalu.
Di situlah ujian sejati kepemimpinan: berani mengoreksi, bukan sekadar bertahan.
Bali hari ini seperti medan Kurukshetra versi modern—bukan dengan panah dan kereta perang, melainkan dengan kebijakan, keputusan, dan sikap. Pertarungannya bukan antara Pandawa dan Kurawa, tetapi antara idealisme dan realitas; antara nilai yang diucapkan dan tindakan yang dijalankan.
Di tengah itu semua, masyarakat menjadi saksi—bahkan sering kali menjadi pihak yang paling menanggung akibat.
Yang membuat ini berbahaya bukanlah kesalahan itu sendiri, melainkan pembenaran yang terus dipelihara. Ketika semua dibungkus dengan kata “adat”, “budaya”, atau “nilai luhur”, kritik menjadi tabu.
Diskusi berubah menjadi serangan. Perlahan, kita kehilangan ruang untuk jujur. Padahal, kebenaran tidak pernah takut diuji—yang takut hanyalah mereka yang terlalu nyaman dalam ilusi.
Jika Bisma adalah cermin, maka Bali hari ini sedang bercermin pada kisah lama itu. Pertanyaannya sederhana, tetapi tidak nyaman: apakah kita sedang menjaga nilai, atau hanya menjaga citra seolah-olah kita menjaganya? Apakah sumpah masih menjadi kompas, atau justru menjadi alasan untuk menutup mata terhadap realitas yang retak?
Pada akhirnya, sejarah tidak pernah menghakimi dari apa yang diucapkan, tetapi dari apa yang dilakukan. Bisma dikenang bukan hanya karena sumpahnya, tetapi juga karena dilema yang ia pilih untuk tidak ia selesaikan.
Bali, jika tidak berhenti sejenak untuk jujur, bisa mengulang kisah yang sama—indah dalam narasi, tetapi rapuh dalam kenyataan.
Mungkin kita tidak membutuhkan lebih banyak slogan, lebih banyak seremoni, atau lebih banyak sidak yang berakhir tanpa jejak. Kita membutuhkan keberanian yang lebih sederhana, tetapi lebih langka: mengakui bahwa ada yang salah dan memperbaikinya dengan tindakan nyata.
Sebab, kebenaran sejati tidak pernah lahir dari kesetiaan yang buta, melainkan dari keberanian untuk berpihak—bahkan jika itu berarti harus melawan sumpah yang dulu kita anggap suci. (kp)