DENPASAR, BALINEWS – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri bukan merupakan kewenangannya. Pernyataan itu disampaikan di tengah desakan sejumlah tokoh publik dan anggota DPRD Bali agar pimpinan Pertamina dievaluasi menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di Pulau Dewata.
“Waduh, kalau itu jangan tanya saya. Jangan tanya saya, itu bukan kewenangan saya,” kata Koster saat ditemui di InterContinental Hotel Jimbaran, Badung, Jumat (16/10/2026).
Koster mengaku belum menghitung potensi kerugian sektor pariwisata akibat kelangkaan BBM. Namun, ia mengakui kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Ia meminta penanganan difokuskan pada pemulihan distribusi dan pelayanan BBM.
“Belum dihitung. Tentu saja ada dampak, karena mengurangi aktivitas. Jadi, mari kita fokus mengatasi agar distribusi dan layanan BBM ini lancar dulu, itu yang kita fokuskan,” ujarnya.
Hingga Sabtu (17/10/2026) malam, antrean kendaraan masih terpantau di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Masyarakat pun menantikan kepastian pasokan serta penjelasan terbuka dari Pertamina mengenai penyebab dan langkah penanganan kelangkaan tersebut.
Desakan agar pimpinan Pertamina bertanggung jawab atas persoalan pasokan BBM disampaikan sejumlah tokoh publik dan anggota DPRD Bali. Mereka menilai gangguan distribusi telah menghambat aktivitas masyarakat dan meminta adanya langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Tokoh publik Bali, Gede Ngurah Wididana atau Pak Oles, mengkritik penanganan kelangkaan BBM dan meminta pejabat terkait menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
“Tolonglah yang merasa dirinya pejabat, yang sudah digaji untuk mengatur jalannya negara dan kehidupan masyarakat banyak mereka sudah bekerja mati-matian dan membayar pajak untuk gaji Anda. Ternyata Anda masih pura-pura bingung, padahal itu tanggung jawab Anda. Sementara rakyat menangis mengais rejeki untuk menggaji Anda,” tegas Pak Oles.
Sementara itu, Ketua Yayasan Keris Bali sekaligus Ketua DPW Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya alias Jro Bima, secara tegas meminta pencopotan pimpinan Pertamina yang dinilainya harus bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
“Copot Dirut Utama Pertamina Patra Niaga Simon Aloysius Mantiri. Pertamina jangan lari dari tanggung jawab,” tegas Jro Bima.
Kritik serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai, anggota DPRD Bali dari daerah pemilihan Badung, I Wayan Bawa, serta Dr. Somvir. Mereka mendesak adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait atas kelangkaan BBM di Bali.
“Ini Presiden Prabowo, pecat saja Menteri ESDM dan Direktur Pertamina Bali jika memang tidak mampu mengatasi persoalan ini. Bali begitu terkenal di dunia, menjadi barometer Indonesia, tetapi sampai terjadi hal seperti ini. Ini sudah tidak benar,” ujar Wayan Bawa.
Di sektor pariwisata, tokoh pariwisata Bali Jhon K Purna mengingatkan bahwa gangguan pasokan BBM berpotensi menghambat layanan transportasi dan perjalanan wisatawan. Ia meminta pemerintah dan pihak yang memiliki kewenangan segera turun tangan agar persoalan tersebut tidak meluas.
“Siapa pun mereka yang punya kebijakan masalah ini, bantu deh, tolong Bali. Karena Bali ini, begitu ada isu di Bali, wilayahnya bukan nasional saja, ini kan ke internasional,” kata Jhon saat ditemui dalam Musyawarah Daerah (Musda) XV ASITA Bali, Jumat (16/10/2026).
Menurut Jhon, kelangkaan BBM berisiko mengganggu perjalanan wisatawan, terutama jika sopir atau agen perjalanan tidak memperoleh bahan bakar untuk menjemput dan mengantar tamu.
“Begitu sampai di Bali, sopirnya atau agennya sudah membatalkan. Alasannya apa? Kita tidak punya BBM. Kan malu,” ujarnya.
Jhon juga menyebut adanya dugaan penurunan kunjungan wisatawan ke destinasi Jatiluwih, Kabupaten Tabanan. Ia mengklaim penurunan mencapai 30 persen dan meningkat menjadi 50 persen pada hari berikutnya. Namun, angka tersebut masih berdasarkan keterangan narasumber dan belum didukung data pembanding independen.
Ia menilai dampak kelangkaan BBM dapat meluas ke berbagai sektor usaha pariwisata, mulai dari transportasi wisata, restoran, spa, hingga objek wisata, khususnya yang berada jauh dari pusat keramaian.
Di tengah antrean kendaraan yang masih terjadi, kepastian pasokan dan kelancaran distribusi BBM menjadi tuntutan utama masyarakat. Publik juga menunggu penjelasan Pertamina mengenai penyebab kelangkaan serta langkah konkret untuk memulihkan pelayanan BBM di Bali.
