Bupati Gianyar Sebut Tidak Semua Jalan Ditanggung Kabupaten, Ada Jalan Provinsi

Share:

Jalan Sriwedari Ubud mengalami bolong di bagian yang bisa membahayakan pengguna jalan.
Jalan Sriwedari Ubud mengalami bolong di bagian yang bisa membahayakan pengguna jalan.

GIANYAR, BALINEWS.ID – Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di berbagai wilayah Kabupaten Gianyar. Ia mengakui bahwa sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan akibat minimnya anggaran infrastruktur sejak pandemi COVID-19 melanda.

“Keluhan masyarakat di media sosial saya anggap wajar. Sejak tahun 2020 hingga 2021, anggaran kita difokuskan untuk penanganan pandemi. Bahkan untuk membayar listrik dan tunjangan profesi guru saja kita harus memutar anggaran,” ujar Mahayastra saat memberikan keterangan, Senin (tanggal sesuai konteks pemberitaan).

BACA JUGA :  Tak Kapok Dipenjara, Residivis Ajak Kawan Curi Motor di Denpasar, Kakinya Ditembak

Memasuki tahun 2022, lanjutnya, kondisi ekonomi mulai membaik, namun alokasi anggaran untuk infrastruktur masih belum optimal. “Tahun 2023 adalah tahun terakhir saya menjabat dan anggaran jalan juga masih kecil. Tapi tahun ini, kami akan mulai melakukan perbaikan secara masif. Proses tender sudah berjalan,” tegasnya.

Bupati Mahayastra juga menyoroti kurangnya pemahaman publik mengenai pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan jalan. Ia menjelaskan bahwa tidak semua jalan rusak di Gianyar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

BACA JUGA :  Kasus Curanmor di Bangli Perlahan Terungkap, Motor Supra Ditemukan di Jurang

“Contohnya trotoar di kawasan Ubud dan ruas jalan dari Kantor Bupati hingga By Pass itu adalah jalan provinsi. Sayangnya banyak masyarakat belum mengetahui perbedaan kewenangan antara kabupaten, provinsi, dan pusat,” paparnya.

Berdasarkan data, hanya 61% jalan provinsi di Gianyar yang masuk kategori baik, menjadikannya yang terendah di Bali. “Kabupaten lain terendahnya masih 81%. Jadi kalau masyarakat menilai kondisi jalan buruk, seringkali itu justru jalan provinsi,” tambahnya.

Meski demikian, Mahayastra menegaskan bahwa Pemkab Gianyar tetap mendukung penuh sinergi bersama pemerintah provinsi. “Kami bagian dari Pemerintah Provinsi Bali. Kritik masyarakat menjadi masukan penting bagi kami,” tandasnya. (bip)

BACA JUGA :  FKUB Buleleng Ajak Masyarakat Pererat Toleransi Jelang Nyepi dan Idul Fitri

Catatan: Jika Anda memiliki informasi tambahan, klarifikasi, atau menemukan kesalahan dalam artikel ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau melalui kontak di situs kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Lainnya

KLUNGKUNG, BALINEWS.ID – Dua orang warga negara asing asal Ukraina dikabarkan terseret arus pantai di Diamond Beach, Nusa...

BADUNG, BALINEWS.ID – Mahasiswa Politeknik Negeri Bali (PNB) kembali menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata...

BANGLI, BALINEWS.ID – Musibah kecelakaan kerja kembali terjadi. Kali ini menimpa empat orang buruh di area proyek bak...

GIANYAR, BALINEWS.ID – Pemuda-pemudi yang tergabung dalam STT Cila Mekar Sebatu, Desa Adat Sebatu, Kecamatan Tegallalang, menghadirkan semangat...

Breaking News

Berita Terbaru
MDA
SMA
AS
LSD
GWK
BBM
P3K
BSU
DLH
OTA
CSR
BK
HIV
ABK
Teh
LPG
SIM
PNS
NTT
STT
PBB
PON
Bir
PMI
DIY
SBY
BCL
Art
SMP
PAW
IKN
PHK
NIK
USG
Pil
ATM
atv
DPR
AHY
kos
PSN
IU
PKB
ASN
KPK
BNN
PAD
TKP
KAI
SEO
BSN
Tas
lpd
5km
Run
Sar
UKT
tni
bkk
PLN
api
KTP
KEK
MoU
Kue
WNA
PMK
BPS