Bupati Gianyar Sebut Tidak Semua Jalan Ditanggung Kabupaten, Ada Jalan Provinsi

Share:

Jalan Sriwedari Ubud mengalami bolong di bagian yang bisa membahayakan pengguna jalan.
Jalan Sriwedari Ubud mengalami bolong di bagian yang bisa membahayakan pengguna jalan.

GIANYAR, BALINEWS.ID – Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di berbagai wilayah Kabupaten Gianyar. Ia mengakui bahwa sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan akibat minimnya anggaran infrastruktur sejak pandemi COVID-19 melanda.

“Keluhan masyarakat di media sosial saya anggap wajar. Sejak tahun 2020 hingga 2021, anggaran kita difokuskan untuk penanganan pandemi. Bahkan untuk membayar listrik dan tunjangan profesi guru saja kita harus memutar anggaran,” ujar Mahayastra saat memberikan keterangan, Senin (tanggal sesuai konteks pemberitaan).

BACA JUGA :  Bupati Karangasem Gusti Putu Parwata Didaulat Jadi Perwakilan Hindu yang Dilantik Presiden

Memasuki tahun 2022, lanjutnya, kondisi ekonomi mulai membaik, namun alokasi anggaran untuk infrastruktur masih belum optimal. “Tahun 2023 adalah tahun terakhir saya menjabat dan anggaran jalan juga masih kecil. Tapi tahun ini, kami akan mulai melakukan perbaikan secara masif. Proses tender sudah berjalan,” tegasnya.

Bupati Mahayastra juga menyoroti kurangnya pemahaman publik mengenai pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan jalan. Ia menjelaskan bahwa tidak semua jalan rusak di Gianyar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

BACA JUGA :  Ribuan WNA Kantongi KITAS di Gianyar Sepanjang 2024, Disdukcapil Tingkatkan Pengawasan

“Contohnya trotoar di kawasan Ubud dan ruas jalan dari Kantor Bupati hingga By Pass itu adalah jalan provinsi. Sayangnya banyak masyarakat belum mengetahui perbedaan kewenangan antara kabupaten, provinsi, dan pusat,” paparnya.

Berdasarkan data, hanya 61% jalan provinsi di Gianyar yang masuk kategori baik, menjadikannya yang terendah di Bali. “Kabupaten lain terendahnya masih 81%. Jadi kalau masyarakat menilai kondisi jalan buruk, seringkali itu justru jalan provinsi,” tambahnya.

Meski demikian, Mahayastra menegaskan bahwa Pemkab Gianyar tetap mendukung penuh sinergi bersama pemerintah provinsi. “Kami bagian dari Pemerintah Provinsi Bali. Kritik masyarakat menjadi masukan penting bagi kami,” tandasnya. (bip)

BACA JUGA :  Festival Penglipuran XII 2025 Dibuka, Angkat Budaya Menuju Pariwisata Berkelanjutan

Catatan: Jika Anda memiliki informasi tambahan, klarifikasi, atau menemukan kesalahan dalam artikel ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau melalui kontak di situs kami.

guest
0 Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Baca Lainnya

DENPASAR, BALINEWS.ID - Ketua Komite Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMDHI) Bali, I Putu Dika Adi Suantara, mendesak pemerintah...
DENPASAR, BALINEWS.ID - Seorang warga asli Pula Serangan bernama Siti Sapurah atau yang akbrab disapa Ipung, berhasil memenangkan...
BADUNG, BALINEWS.ID – Suasana di Gedung Parkir Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai mendadak heboh pada Minggu...
BADUNG, BALINEWS.ID – Dikenal lembut dalam sikap namun tegas dalam pengabdian, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri...

Breaking News