INTERNASIONAL, Balinews.id – Sama seperti Indonesia, Vietnam juga sedang giat melakukan penghematan anggaran negara. Untuk memangkas pengeluaran, pemerintah Vietnam mengambil langkah drastis dengan merombak struktur pemerintahannya secara besar-besaran.
Salah satu langkah utamanya adalah mengurangi jumlah provinsi dari sebelumnya 63 menjadi hanya 34. Selain itu, pemerintah juga menyederhanakan birokrasi dengan menghapus pemerintahan tingkat distrik. Imbasnya, sekitar 80.000 pegawai negeri sipil diberhentikan.
Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menyatakan bahwa perubahan ini sangat penting demi masa depan negara. Ia menyebut restrukturisasi tata kelola pemerintahan sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang cepat, stabil, dan berkelanjutan.
Perdana Menteri Pham Minh Chinh menambahkan bahwa langkah perampingan ini bertujuan membentuk pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Reformasi ini melanjutkan kebijakan awal tahun 2025, ketika jumlah kementerian dikurangi dari 30 menjadi 22 dan sebanyak 23.000 jabatan dipangkas.
Menurut pemerintah, birokrasi yang berbelit-belit selama ini menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kampanye antikorupsi yang dijalankan sejak 2021 turut mendorong percepatan restrukturisasi ini.
Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra bahkan menyebut kebijakan ini sebagai “revolusi terbesar sejak Vietnam merdeka pada 1945.”
Pemerintah memperkirakan efisiensi anggaran dari kebijakan ini bisa mencapai 4,5 miliar dolar AS dalam lima tahun. Meski begitu, biaya pesangon dan pensiun bagi pegawai yang terdampak diperkirakan lebih dari 5 miliar dolar AS.
Struktur pemerintahan baru ini rencananya akan mulai berlaku penuh pada Juli 2025, dan kepemimpinan baru di 34 provinsi serta kota akan diumumkan pada 30 Juni.
