GIANYAR, BALINEWS.ID – Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Sudarsana, turun langsung meninjau lokasi pembangunan residence di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, pada Rabu (15/10). Langkah ini diambil setelah adanya keluhan warga yang menilai proyek tersebut mengganggu akses petani menuju sawah dan jalur ke pura setempat.
Dalam peninjauan itu, Sudarsana melihat adanya aktivitas pembangunan yang disebut akan difungsikan sebagai resor. Ia menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan wajib mematuhi aturan tata ruang serta melengkapi seluruh perizinan sejak awal.
“Di sini ada pembangunan, katanya nanti produknya untuk resor. Tapi proses perizinannya masih diurus. Ini harus jadi contoh bagi desa-desa lain agar Kepala Desa, Camat, dan Kadis terkait bergerak cepat. Ketika ada orang atau investor mulai membangun, semua pihak harus turun melakukan pengecekan,” ujarnya.
Sudarsana menekankan pentingnya ketegasan dalam menegakkan aturan tata ruang dan memastikan keabsahan dokumen perizinan, khususnya Kajian Penataan dan Penggunaan Ruang (KPPR).
“Pertama yang perlu dicatat, apakah KPPR-nya sudah memenuhi syarat? Kalau memang berada di zona hijau, harus langsung dihentikan. Tidak boleh ada pembangunan di jalur hijau. Tapi kalau tidak di zona hijau, maka proses perizinannya harus tetap dikawal sesuai aturan,” tegasnya.
Politisi senior PDI Perjuangan ini juga menyoroti pentingnya menjaga akses publik agar tidak dikorbankan oleh kepentingan pembangunan. Ia menegaskan bahwa jalan menuju sawah, akses umum, dan jalur ke pura harus tetap dijaga.
“Akses publik harus diutamakan. Tidak boleh urusan sertifikat sampai mengabaikan kepentingan umum. Apalagi di belakang masih ada hamparan sawah yang cukup luas, itu harus dijaga,” katanya.
Lebih lanjut, Sudarsana mengingatkan bahwa Kabupaten Gianyar kini hanya memiliki sekitar tujuh hingga delapan ribu hektare lahan pertanian produktif yang tersisa. Karena itu, penyelamatan lahan pertanian menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan investor.
“Kalau sawah ini tidak terselamatkan, ketika lahan pertanian habis otomatis pariwisata juga akan habis. Jangan sampai kita mewariskan kehancuran kepada anak cucu kita,” ujarnya dengan nada serius.
Ia pun mengajak semua pihak untuk tidak larut dalam perdebatan yang tidak produktif, melainkan fokus menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sektor pertanian di Gianyar.
“Kita jangan berpikir ke belakang, apalagi hanya berdebat. Ke depan, bagaimana kita mempertahankan tanah pertanian yang tersisa agar tetap aman dan berkelanjutan. Itu yang perlu dicontoh oleh desa-desa lain,” pungkas Sudarsana. (*)
