DENPASAR, BALINEWS — Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menjelaskan alasan dirinya tidak selalu terlihat mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster saat turun langsung memantau kondisi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean di sejumlah wilayah Bali.
Usai menghadiri Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali, Senin (26/10/2026), Giri Prasta mengatakan, pembagian tugas antara dirinya dan gubernur telah diatur sejak awal. Ia menegaskan bahwa dirinya menjalankan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai arahan Koster.
“Kalau berbicara masalah pembagian tugas, memang kami sudah diarahkan sama Pak Gubernur,” kata Giri Prasta.
Menurutnya, sebagai wakil gubernur, ia harus menjalankan tugas sesuai kewenangan dan penugasan yang diberikan gubernur. Karena itu, ia tidak harus selalu hadir dalam setiap kegiatan lapangan yang dilakukan Koster.
Giri Prasta juga menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu membangun sinergi agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan selaras.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap visi dan misi gubernur serta menegaskan bahwa wakil gubernur tidak boleh melampaui kewenangan yang telah ditetapkan.
Dalam keterangannya, Giri Prasta turut mengungkapkan kronologi awal penanganan krisis BBM di Bali. Ia mengaku sempat mendampingi Koster dalam rapat pertama yang membahas persoalan pasokan BBM tersebut.
Menurut Giri, dalam rapat itu, pihak Pertamina dan sektor minyak dan gas bumi (migas) sempat menyampaikan bahwa persoalan akan segera diselesaikan.
“Yang pertama ketika rapat pertama kami mendampingi, bahkan dari Pertamina dan Migas menyampaikan, ‘Nggak apa-apa, besok aja clear.’ Akhirnya Pak Gubernur juga menyampaikan hal seperti itu,” ujarnya.
Namun, kondisi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan informasi yang diterima saat rapat tersebut. Giri Prasta menyebut situasi itu membuat gubernur turut menerima informasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Gubernur kita di-prank pada saat itu, ternyata tidak seperti itu,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penjelasan Giri mengenai mengapa persoalan pasokan BBM yang telah dibahas sejak awal masih berlanjut hingga memicu antrean di sejumlah SPBU.
Sebagai langkah jangka panjang, Giri Prasta mengusulkan agar ketersediaan cadangan depo BBM di Bali turut dipertimbangkan untuk mengantisipasi gangguan pasokan serupa pada masa mendatang.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperoleh data yang lengkap mengenai distribusi solar, BBM, dan LPG 3 kilogram dari PT Pertamina Patra Niaga. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi pasokan dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat, mengingat pengaturan sektor hilir minyak dan gas bumi melibatkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Selain ketersediaan BBM dan LPG, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi gangguan pasokan listrik agar tidak terjadi pemadaman bergilir atau pemadaman berskala luas.
Giri Prasta mengatakan penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antarlembaga serta langkah antisipatif yang didasarkan pada data dan kondisi pasokan aktual.
Terkait pembagian tugas dengan Koster, Giri Prasta mengatakan dirinya menerima penugasan untuk menghadiri sejumlah agenda, termasuk kegiatan di tingkat pusat dan urusan kemasyarakatan maupun adat.
Ia menilai pembagian peran tersebut merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang harus dijalankan sesuai kewenangan masing-masing.
“Sebagai Wakil Gubernur, saya sadar betul bahwa kami harus menjadi wakil daripada Pak Gubernur. Visi dan misi itu adalah visi dan misi Gubernur, dan kami mendukung sepenuhnya,” tuturnya.
Giri Prasta berharap sinergi antara gubernur dan wakil gubernur, serta antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, terus terjaga dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk BBM, LPG, dan listrik, dapat terpenuhi serta risiko gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih baik.
