DENPASAR, BALINEWS — Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan perbaikan jalan berlubang di sejumlah kawasan strategis di Bali harus dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa. Pembagian kewenangan pengelolaan jalan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar penanganan infrastruktur berjalan efektif.
Hal tersebut disampaikan Giri Prasta usai menghadiri Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali, Senin (26/10/2026), yang salah satu agendanya membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Giri Prasta menjelaskan, jaringan jalan di Bali terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jalan lingkungan, gang, serta jalan yang dibangun melalui kesepakatan antarpihak. Setiap kategori memiliki kewenangan penanganan yang berbeda sehingga koordinasi diperlukan untuk memastikan perbaikan berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Ia mencontohkan, ruas Gilimanuk hingga Nusa Dua merupakan jalur nasional, sedangkan ruas Sangeh–Petang dan Sangeh–Mambal menjadi contoh jalan provinsi.
Menurutnya, penanganan jalan tidak dapat dilakukan secara parsial apabila pemerintah ingin memastikan konektivitas antarkawasan tetap terjaga. Karena itu, sinergi lintas pemerintahan diperlukan, termasuk dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang menghubungkan wilayah berbeda.
“Ketika kami menjadi bupati dulu, jalan provinsi kami bangun. Setelah selesai, kami imbangkan. Artinya, harus ada sinergitas,” ujar Giri Prasta.
Giri Prasta mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan cadangan anggaran pemeliharaan melalui perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Dukungan infrastruktur juga diarahkan untuk membantu program pembangunan di kabupaten/kota hingga tingkat desa.
Ia menyebut fasilitasi pembangunan dapat dilakukan melalui koordinasi antardaerah, termasuk untuk program yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya.
Menurut Giri Prasta, pembangunan infrastruktur desa perlu mendapat perhatian karena desa merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk mendukung aktivitas warga, meningkatkan aksesibilitas, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Selain pembangunan fisik, ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) desa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Giri Prasta juga menyinggung penerapan konsep One Island, One Management, One Command atau satu pulau, satu tata kelola, dan satu komando dalam pelaksanaan pembangunan Bali.
Menurutnya, pendekatan tersebut menekankan koordinasi dan keselarasan kebijakan agar penanganan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri di setiap wilayah.
Ia menegaskan, pembangunan Bali perlu dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan infrastruktur, potensi daerah, serta kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa.
Dengan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa, penanganan jalan berlubang serta pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lebih terarah sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing wilayah.
