DAERAH, Balinews.id – Kabar pengangkatan 48 orang sebagai kelompok ahli (Pokli) Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, periode 2025-2030, jadi perbincangan hangat di Bali.
Namun, Koster dengan tegas membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa belum ada pengangkatan kelompok ahli.
“Belum. Belum ada kelompok ahli. Yang diundang itu, orang dalam kapasitas kepakaran/keahlian dan asal perguruan tingginya. Belum ada kelompok ahli,” ujar Koster melalui pesan WhatsApp, seperti dikutip dari Posbali.net, Rabu (5/3/25) malam.
Undangan yang dimaksud Koster yakni Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa lalu, dimana foto surat undangan kepada para akademisi dan praktisi berjumlah 48 orang itu beredar luas dan menjadi berita beberapa media daring di Bali.
Informasi mengenai pengangkatan kelompok ahli ini beredar luas di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI juga telah mengeluarkan peringatan keras terkait larangan pengangkatan staf ahli atau tenaga honorer.
“Jangan mengangkat honorer baru. Maka anggaran difokuskan PPPK. Jangan angkat tenaga ahli, baik tenaga ahli yang nempel pada kepala daerah. Jangan mengangkat staf khusus,” kata Kepala BKN, Zudan Arif, seperti yang dikutip oleh media.
Daftar nama yang beredar sebagai calon kelompok ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030 mencakup berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga aktivis. Namun, Koster menegaskan bahwa daftar tersebut tidak mencerminkan pengangkatan resmi.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agung Wiryanata, juga mengaku terkejut dengan kabar pengangkatan kelompok ahli. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada surat keputusan resmi terkait pengangkatan tersebut.
“Saya juga kaget mendengar kabar ini. Sampai saat ini, saya belum menerima informasi atau surat keputusan terkait pengangkatan kelompok ahli,” ungkap Wiryanata.
Sumber dari POS BALI menyebutkan bahwa memang ada kelompok ahli yang telah dibentuk, namun tidak semua nama yang beredar telah diangkat. Koster sendiri menyatakan bahwa kelompok ahli akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan akan diumumkan secara resmi jika sudah ada keputusan.
“Pokli ada. Soal nama hanya Pak Koster dan Pak Giri yang tahu. Dari nama nama itu, pasti ada yang nyantol. Akan dipres lagi dari jumlah itu. Bisa jadi Pak Koster tes ombak. Ada nama dari Pak Koster, ada juga nama yang diusulkan Pak Giri Prasta,” kata sumber itu.
Pengangkatan kelompok ahli ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat Bali. Sebagian pihak mendukung langkah ini dengan harapan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah daerah. Namun, sebagian lainnya menentang karena dianggap tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran dan larangan pengangkatan tenaga honorer dan juga staf ahli.
“Di tengah kondisi anggaran yang terbatas, sebaiknya pemerintah daerah lebih fokus pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar seorang warga Denpasar yang enggan disebutkan namanya, pada Kamis (6/3/2025).
Gubernur Koster diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait pengangkatan kelompok ahli ini agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. (WIJ)
