JAKARTA, BALINEWS — Kementerian Kehutanan memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul peningkatan jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Indonesia.
Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan pada Kamis (1/10/2026) pukul 21.10 WIB, tercatat 582 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence).
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya yang mencatat 521 titik panas pada Rabu (30/9/2026).
Sebaran titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi tersebut didominasi Kalimantan Tengah dengan 205 titik. Selanjutnya Sumatera Selatan 78 titik, Kalimantan Selatan 63 titik, dan Riau dua titik. Sementara Kalimantan Barat dan Jambi tidak mencatat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dalam pemantauan tersebut.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikator awal yang diperoleh dari deteksi satelit terhadap anomali suhu permukaan. Data tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya kebakaran sehingga setiap indikasi tetap membutuhkan verifikasi lapangan.
Satu kejadian kebakaran juga dapat terdeteksi sebagai beberapa titik panas. Karena itu, data satelit digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan lokasi prioritas pengecekan dan penanganan oleh petugas.
Menghadapi dinamika tersebut, pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan personel dan memperkuat operasi pemadaman secara terpadu bersama BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, BMKG, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya.
Sebanyak 61 unit armada udara disiagakan untuk mendukung patroli udara, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta pemadaman melalui metode water bombing.
Operasi darat juga terus dilakukan melalui patroli pencegahan, pemantauan wilayah rawan, verifikasi lapangan terhadap indikasi hotspot, pemadaman, hingga proses pendinginan atau mopping up untuk mencegah api kembali muncul.
Selain pengendalian titik api, pemerintah memantau kondisi kualitas udara, khususnya parameter PM2,5. Partikel berukuran sangat kecil tersebut menjadi salah satu indikator keberadaan partikulat di udara yang dapat meningkat akibat aktivitas kebakaran.
Berdasarkan pemantauan terkini, kualitas udara di sebagian wilayah Indonesia berada dalam kategori baik hingga sedang. Pemerintah tetap melakukan pemantauan, terutama di wilayah yang mengalami aktivitas kebakaran atau berpotensi terdampak asap.
Masyarakat diminta memperhatikan informasi kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila terjadi penurunan kualitas udara. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat dengan gangguan kesehatan pernapasan.
Satwa Terdampak Karhutla Turut Diselamatkan
Kementerian Kehutanan juga melakukan penanganan terhadap satwa liar yang terdampak karhutla. Penyelamatan dilakukan melalui respons terpadu oleh unit pelaksana teknis (UPT), khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), bersama pihak terkait.
Setiap laporan mengenai satwa liar yang terdampak kebakaran akan diverifikasi dan dinilai di lapangan untuk menentukan tindakan yang tepat.
Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau masuk ke kawasan permukiman diminta tidak melakukan evakuasi secara mandiri.
Masyarakat diimbau menjaga jarak aman dan segera melaporkan temuan tersebut kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat agar satwa dapat ditangani secara tepat.
Masyarakat Diminta Waspada
Kementerian Kehutanan juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang masih mengalami kondisi kering.
Pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar dilarang karena dapat meningkatkan risiko karhutla dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan, satwa liar, serta aktivitas masyarakat.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar yang membutuhkan pertolongan diminta segera melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin.
Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Manggala Agni, dan berbagai unsur masyarakat menyatakan akan terus memperkuat kolaborasi dalam pencegahan dan pengendalian karhutla.
