BALINEWS.ID , – Organisasi Indonesia Bersih Korupsi (INDOBERKO) meminta Kapolri melalui Kabareskrim Polri mendalami dugaan obstruction of justice atau tindakan menghalangi proses hukum yang dikaitkan dengan pertemuan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dan Silfester Matutina.
Permintaan tersebut disampaikan INDOBERKO melalui siaran pers resmi tertanggal 18 November 2026. Organisasi ini menyoroti beredarnya video pertemuan Afriansyah Noor dengan Silfester Matutina dalam acara peresmian restoran Neng Geulis di Bandung, Jawa Barat, yang ramai diberitakan di media sosial pada 16 November 2026.
INDOBERKO menilai peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Pasalnya, berdasarkan dokumen pengaduan yang disampaikan advokat Panri Situmorang kepada Kapolri c.q. Kabareskrim Polri, Silfester Matutina disebut telah dijatuhi putusan pidana melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Organisasi tersebut mempertanyakan apakah pertemuan itu sebatas kegiatan sosial biasa atau memiliki keterkaitan dengan persoalan pelaksanaan putusan pidana terhadap Silfester.
Meski demikian, INDOBERKO menegaskan bahwa keberadaan atau pertemuan seseorang dengan terpidana tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
"Pertanyaan ini harus dijawab melalui penyelidikan berdasarkan bukti, bukan melalui spekulasi maupun opini publik semata," demikian pernyataan INDOBERKO dalam siaran persnya.
Soroti Dugaan Obstruction of Justice
INDOBERKO juga menyoroti Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perbuatan menyembunyikan seseorang yang melakukan tindak pidana atau telah dijatuhi pidana, termasuk memberikan pertolongan agar seseorang dapat menghindari proses hukum maupun pelaksanaan putusan pidana.
Menurut INDOBERKO, apabila ditemukan bukti adanya kesengajaan menyembunyikan keberadaan terpidana atau memberikan bantuan untuk menghindari pelaksanaan putusan pengadilan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas dasar itu, INDOBERKO meminta Kapolri melalui Kabareskrim memberikan perhatian terhadap pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana terhadap proses peradilan.
Mereka juga meminta kepolisian melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang hadir dalam peresmian restoran Neng Geulis, mendalami komunikasi maupun hubungan antarpihak apabila relevan, serta berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memastikan status pelaksanaan eksekusi Putusan MA Nomor 287 K/Pid/2019.
Selain itu, INDOBERKO meminta agar penyelidikan dilakukan secara profesional apabila terdapat informasi dan bukti yang mengindikasikan tindak pidana, tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa.

Gambar: [istimewa]
Ingatkan Hukum Tidak Boleh Tumpul ke Atas
INDOBERKO menegaskan bahwa prinsip negara hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk pejabat pemerintahan maupun pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Organisasi tersebut mengingatkan agar supremasi hukum tidak hanya menjadi slogan. Mereka menilai penegakan hukum harus berjalan dengan standar yang sama, baik ketika berhadapan dengan masyarakat kecil maupun orang-orang yang memiliki jabatan dan pengaruh.
"Kami tidak sedang menghakimi seseorang. Kami sedang meminta negara memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan," demikian pernyataan organisasi tersebut.
Pernyataan resmi INDOBERKO ditandatangani Panri Situmorang, S.H., M.H., selaku advokat sekaligus Tim Advokasi Organisasi Indonesia Bersih Korupsi.
INDOBERKO berharap Kapolri dan Kabareskrim dapat menindaklanjuti persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

