KLUNGKUNG, BALINEWS – Pengembangan infrastruktur di Nusa Penida menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama sejumlah instansi terkait. Salah satu yang dibahas adalah rencana pengembangan Pelabuhan Nusa Penida, termasuk penataan akses jalan menuju Bias Muntig, pengelolaan parkir, serta perizinan transportasi wisata.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Nusa Penida dan Pemerintah Kabupaten Klungkung di Kantor Bupati Klungkung, Rabu (21/10/2026). Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati Klungkung dan diikuti Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung.
Audiensi ini menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan rencana pengembangan infrastruktur dan penataan kawasan dengan kebutuhan transportasi serta aktivitas pariwisata di Nusa Penida.
Rencana pengembangan Pelabuhan Nusa Penida menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan, terutama terkait konektivitas wilayah. Di sisi lain, penataan akses jalan menuju Bias Muntig, pengelolaan parkir, dan perizinan transportasi wisata turut menjadi perhatian guna mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan.
Keterlibatan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung diperlukan untuk mengidentifikasi aspek pertanahan yang berkaitan dengan rencana pembangunan tersebut. Hal ini mencakup kejelasan status tanah dan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Aspek pertanahan menjadi bagian penting dalam perencanaan infrastruktur karena berkaitan dengan kepastian hukum atas tanah serta kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana pengembangan kawasan. Dengan koordinasi sejak tahap perencanaan, potensi persoalan pertanahan diharapkan dapat diidentifikasi lebih awal untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
Selain itu, penataan kawasan pelabuhan dan akses pendukungnya membutuhkan keterpaduan kebijakan antarlembaga. Pemerintah daerah, Kantor UPP Kelas II Nusa Penida, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung memiliki peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam mendukung perencanaan tersebut.
Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembahasan lanjutan mengenai kebutuhan infrastruktur dan penataan kawasan Nusa Penida. Berbagai aspek, mulai dari konektivitas, aksesibilitas, pengelolaan parkir hingga pemanfaatan tanah, perlu diperhitungkan agar perencanaan pembangunan berjalan selaras.
Melalui audiensi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung turut mendukung upaya penyelarasan kebijakan pertanahan dengan rencana pengembangan wilayah. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur Nusa Penida yang tertib, terarah, serta sesuai dengan ketentuan pertanahan dan tata ruang. (*)
