KARANGASEM, BALINEWS.ID – Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, menyatakan sikap tegas menolak kehadiran organisasi masyarakat (ormas) luar Bali, khususnya yang berbau premanisme, untuk menjalankan fungsi pengamanan di wilayah Bali. Hal ini merespons deklarasi organisasi bernama Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) yang mencoba menanamkan eksistensinya di Pulau Dewata.
Menurut Suastika, wilayah Karangasem selama ini sudah dalam kondisi aman dan tertib berkat kerja sama antara aparat keamanan formal seperti TNI-Polri dengan pecalang, sebagai petugas keamanan adat yang telah teruji perannya dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban di masyarakat.
“Karangasem tidak membutuhkan ormas dari luar yang berdalih menjaga keamanan. Kami sudah punya pecalang di setiap desa adat, dan mereka sudah bersinergi baik dengan kepolisian dan TNI dalam setiap kegiatan pengamanan,” ujar Suastika.
Ia menegaskan, kehadiran ormas luar berpotensi menimbulkan gesekan sosial dan justru mengganggu stabilitas keamanan yang selama ini terjaga. “Kami menolak segala bentuk ormas yang mengarah ke premanisme. Kami lebih percaya pada kekuatan lokal, terutama pecalang dan Bankamda (Bantuan Keamanan Desa Adat),” tegasnya.
Suastika juga menyinggung keputusan Pemerintah Provinsi Bali yang telah mengakui secara resmi pembentukan Bankamda sebagai bentuk kemitraan strategis antara kepolisian dan masyarakat adat Bali. Dalam skema ini, pecalang menjalankan peran sentral dalam menjaga keamanan berbasis nilai-nilai lokal dan adat istiadat Bali.
“Pecalang bukan hanya penjaga fisik wilayah adat, tapi penjaga tatanan budaya dan spiritual Bali. Ini yang tidak bisa digantikan oleh ormas dari luar yang tidak memahami nilai-nilai kearifan lokal kita,” imbuhnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat Karangasem untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah masing-masing, tanpa mengandalkan pihak luar yang belum tentu memahami karakter dan budaya setempat. (bip)
