DENPASAR, BALINEWS.ID – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memfasilitasi kebutuhan para sulinggih sebagai penjaga tatanan spiritual Bali. Peran sulinggih dinilai sangat vital dalam menjaga kedamaian dan keselamatan Bali secara niskala.
Penegasan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-4 Sabha Kertha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat di Denpasar, Minggu (22/2).
Menurut Koster, Bali memiliki keunikan yang membedakannya dengan daerah lain, yakni kebudayaan yang hidup dan menyatu dalam keseharian masyarakat. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa dan wilayah yang relatif kecil, Bali bertumpu pada adat, budaya, serta spiritualitas sebagai kekuatan utama.
“Budaya di Bali bukan sekadar warisan, tetapi menjadi cara hidup. Mulai dari ritual paling sederhana seperti saiban dan canang, hingga upacara besar seperti Eka Dasa Rudra yang dilaksanakan secara turun-temurun,” ujarnya.
Kebiasaan yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat itu, lanjut Koster, menjadi daya tarik utama pariwisata Bali. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak kehilangan jati diri dengan mengadopsi budaya asing secara berlebihan yang justru melemahkan budaya lokal.
“Kekuatan Bali ada pada kebudayaan, adat, dan istiadatnya. Jika itu hilang, maka Bali akan kehilangan magnetnya,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali bersumber dari kebudayaan. Karena itu, adat dan budaya harus dijaga secara terarah untuk menangkal ancaman, baik dari luar maupun dari dalam.
Melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Koster mengajak seluruh krama Bali menjaga keseimbangan kehidupan sekala dan niskala, serta terus menumbuhkan nilai-nilai etika, sopan santun, moral, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
“Bali tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Yang kita miliki adalah budaya. Maka Bali harus hidup dan berkembang dengan kekuatan budaya itu sendiri,” katanya.
Koster juga mengingatkan agar tatanan niskala tidak diganggu dan tetap dijaga oleh para sulinggih yang telah menjalankan swadarma sesuai dresta Bali. Peran mereka dinilai mampu menjaga keharmonisan kehidupan, kelestarian pura, serta ketertiban ritual di tengah perkembangan zaman.
“Para sulinggih adalah penjaga Bali secara ritual. Karena itu, pemerintah sebagai guru wisesa wajib memberikan perlindungan dan perhatian agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik demi keberlanjutan Bali,” jelasnya.
Sementara itu, Dang Dhira Rajya/Rajya Rshi (Manggala Uttama) SKHDN Pusat, Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, menyatakan komitmen para sulinggih se-Bali untuk terus menjaga keseimbangan sekala dan niskala.
Ia menegaskan, harmoni tersebut akan melahirkan pola pikir, tutur kata, dan perbuatan yang baik, sejalan dengan visi pembangunan Bali yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan spiritual. (*)
