BADUNG, BALINEWS – Penyaluran Kredit Program Pemerintah secara kumulatif sejak 2015 mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit hingga 27 Oktober 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu pengalaman Indonesia yang dibagikan dalam forum internasional pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Nusa Dua, Bali.
Pengalaman pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak 2007 menjadi salah satu fokus pembahasan dalam seminar internasional bertema Global Trends in Inclusive Finance and MSME Development, Kamis (29/10/2026).
Forum yang menjadi sesi pembuka International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 tersebut mempertemukan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia, Women's World Banking, dan KfW Development Bank untuk membahas strategi memperluas pembiayaan UMKM yang inklusif, tepat sasaran, dan berdampak.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional.
Indonesia saat ini memiliki 56,7 juta UMKM. Sebanyak 96,7 persen di antaranya merupakan usaha mikro dengan penjualan tahunan hingga Rp2 miliar.
Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah mengintegrasikan lima instrumen kredit program dalam satu kerangka kebijakan, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang kini memasuki tahap peluncuran.
“Bagi kami, pembiayaan UMKM bukan sekadar menambah volume penyaluran. Yang terpenting adalah menjangkau debitur yang tepat, menyediakan pembiayaan yang sesuai, dan membantu usaha mereka tumbuh,” ujar Ferry.
Pemerintah juga menyoroti perkembangan penyaluran KUR yang dinilai mampu memperluas akses pembiayaan sekaligus menjaga kualitas kredit.
Hingga 30 September 2026, KUR telah menjangkau 1,87 juta debitur baru. Selain itu, sekitar 900 ribu debitur tercatat mengalami peningkatan kelas usaha atau naik kelas.
Dari sisi pembiayaan, suku bunga KUR super mikro ditetapkan sebesar 3 persen, sedangkan KUR mikro untuk sektor produksi sebesar 6 persen.
Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui kebijakan KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tanpa persyaratan agunan tambahan.
Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi meningkat dari 60,7 persen pada 2025 menjadi 66 persen pada 2026.
Kualitas pembiayaan juga menjadi perhatian. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) Kredit Program Pemerintah tercatat sebesar 2,13 persen per 30 September 2026.
Pelaksanaan KUR didukung pembagian peran antarlembaga, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta mekanisme graduasi yang memungkinkan debitur berkembang dari KUR super mikro ke KUR mikro, KUR kecil, hingga kredit komersial.
Dampak pembiayaan KUR juga terlihat dari perkembangan usaha Ratih Paramitasari, pemilik Maha Gema Indonesia di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ratih pertama kali mengakses KUR pada 2017. Seiring perkembangan usahanya, ia kemudian memperoleh pinjaman lanjutan sebesar Rp300 juta dengan bunga 6 persen untuk membangun gudang baru.
Kini, usahanya mempekerjakan 28 warga setempat dan memasarkan produk tas stik biliar ke pasar domestik maupun internasional, termasuk Amerika Serikat.
Kisah tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana akses pembiayaan dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja.
Dalam forum tersebut, mitra internasional juga membagikan hasil kajian dan pengalaman pengembangan pembiayaan inklusif di berbagai negara.
Studi Bank Dunia terhadap lebih dari 8 juta debitur KUR menunjukkan bahwa 61 persen di antaranya belum pernah memperoleh pinjaman sebelum mengakses program KUR.
Temuan tersebut memperlihatkan peran KUR dalam membuka akses pembiayaan formal bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum tersentuh layanan kredit.
Bank Dunia juga membagikan pembelajaran dari survei terhadap 108 lembaga penjaminan kredit di 74 negara.
Sementara itu, KfW Development Bank memaparkan pengalaman European Fund for Southeast Europe (EFSE), yang menggabungkan pembiayaan dengan bantuan teknis dan pelatihan.
Berdasarkan Laporan Dampak EFSE 2025, skema tersebut telah memungkinkan penyaluran sub-pinjaman sebesar EUR12,6 miliar kepada UMKM dan rumah tangga serta mendukung 2,9 juta lapangan kerja tidak langsung.
Ke depan, pemerintah berupaya memperkuat pembiayaan UMKM melalui pemanfaatan data yang lebih terintegrasi serta pengukuran dampak program yang lebih baik.
Hingga akhir 2025, Basis Data Tunggal UMKM telah mencatat sebanyak 30,2 juta UMKM.
Pemerintah berharap pertukaran pengalaman dalam forum internasional tersebut dapat memperkaya pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kredit program agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan dan kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya.
Seminar internasional ini merupakan bagian dari International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026. Penyelenggaraannya didukung sejumlah mitra strategis, di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Bank Central Asia.
