BADUNG, BALINEWS – Penyaluran Kredit Program Pemerintah hingga 27 Oktober 2026 mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur. Angka tersebut telah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp275,8 triliun, padahal tahun 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech pada International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10/2026).
Airlangga menegaskan, keberhasilan kredit program pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga.
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” ujar Airlangga.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peran pembiayaan pemerintah dalam mendukung perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global.
Pada Semester I 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,45 persen. Salah satu penggerak pertumbuhan tersebut adalah sektor UMKM yang didukung perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kontribusi KUR terhadap total kredit UMKM kini mencapai 30,6 persen, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang sebesar 14,7 persen.
Sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan total penyaluran Rp265,9 triliun atau mencapai 90,1 persen dari target tahun ini.
Airlangga menjelaskan, program kredit pemerintah mengalami perkembangan kebijakan sejak pertama kali diperkenalkan pada 2007 melalui skema penjaminan KUR.
Pada 2015, skema tersebut bertransformasi menjadi subsidi bunga sehingga suku bunga KUR turun dari 12 persen menjadi 6 persen.
Secara kumulatif, sejak 2015 penyaluran kredit program pemerintah telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.
Saat ini, pemerintah mengembangkan lima skema pembiayaan yang diselaraskan dengan agenda Asta Cita, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Kelima skema tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Dari sisi kualitas penyaluran, pemerintah mencatat 68 persen pembiayaan telah mengalir ke sektor produksi. Sementara itu, rasio kredit bermasalah tercatat sebesar 2,14 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Gubernur Bali I Wayan Koster menyerahkan kredit program secara simbolis kepada tujuh debitur dengan nilai akad mencapai Rp1,95 miliar.
Selain itu, terdapat dua calon debitur yang memperoleh komitmen pembiayaan sebesar Rp3,08 miliar.
Para penerima berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari perajin aksesori, pedagang makanan, calon pekerja migran, pengolah gabah, produsen cokelat, hingga pengembang perumahan.
Penyerahan tersebut mencerminkan perluasan akses pembiayaan pemerintah kepada berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi produktif.
Ke depan, pemerintah akan memperkuat arah kebijakan kredit program melalui pembiayaan produktif, percepatan graduasi UMKM, serta integrasi data dan digitalisasi.
Kredit Program Perumahan ditargetkan dapat mencapai penyaluran hingga Rp50 triliun.
Sementara itu, Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) menawarkan fasilitas pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8 persen, tanpa agunan tambahan, serta disertai pendampingan bagi penerima manfaat.
Airlangga juga menyinggung peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari perubahan pendekatan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan keuangan masyarakat.
Ia menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93 persen, sedangkan literasi keuangan berada di kisaran 63 persen. Pemerintah selanjutnya ingin mendorong masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami dan mampu mencapai kesejahteraan finansial.
Fokus tersebut mencakup financial wellness, financial resilience, dan financial security atau kesejahteraan, ketahanan, serta keamanan keuangan.
“Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” kata Airlangga.
Ia menegaskan, penguatan kredit program membutuhkan kerja sama pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan agar pembiayaan semakin efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menekankan bahwa perluasan akses pembiayaan harus diiringi peningkatan literasi keuangan.
Menurutnya, kombinasi inklusi dan literasi keuangan dapat membantu pelaku usaha bertransformasi dari sektor informal menuju sektor formal.
“Karena dengan adanya financial inclusion yang ditopang literasi yang tinggi, kita bisa mentransformasikan dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Karena kalau ekonomi informal itu risikonya besar. Kalau formal, working condition-nya akan lebih bagus. Jadi memang sangat krusial,” ujar Dradjad.
Ia juga menegaskan bahwa kredit program bukan sekadar bantuan pembiayaan, melainkan instrumen kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Forum internasional tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perwakilan mitra pembangunan internasional, termasuk World Bank, Women's World Banking, dan KfW, serta jajaran lembaga penyalur dan penjamin kredit program.
Sejumlah mitra strategis turut mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut, antara lain BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Bali, Jamkrindo, Askrindo, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank Central Asia.
Pemerintah berharap penguatan ekosistem kredit program dapat memperluas pembiayaan produktif, mempercepat peningkatan kelas UMKM, serta menjadikan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.
