JAKARTA, BALINEWS — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya integritas dan kemampuan eksekusi bagi pemimpin kesehatan dalam menghadapi reformasi sistem kesehatan. Menurutnya, pemimpin tidak cukup hanya menetapkan target, tetapi harus mampu menjelaskan tujuan secara sederhana dan memastikan rencana tersebut terlaksana.
Pesan itu disampaikan Budi saat membuka Health Leadership Course yang diselenggarakan Asian Development Bank (ADB) di Jakarta, Senin (28/9/2026). Pelatihan tersebut diikuti lebih dari 60 peserta dari tujuh negara Asia Tenggara untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan dan reformasi kesehatan di kawasan.
Budi mengatakan integritas menjadi salah satu kualitas utama seorang pemimpin. Ia menilai integritas diperlukan untuk memastikan seorang pemimpin dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Pertama, atasan terbaik yang pernah saya temui adalah seseorang yang memiliki integritas. Untuk memastikan bahwa dia tidak akan membohongi Anda atau negara Anda, dia harus menjadi pribadi yang berintegritas,” ujar Budi.
Selain integritas, Budi menekankan pentingnya kemampuan pemimpin dalam menyampaikan tujuan secara jelas dan sederhana. Menurut dia, tujuan organisasi harus dapat dipahami oleh seluruh anggota sehingga dapat diterjemahkan menjadi langkah kerja yang konkret.
Kementerian Kesehatan, kata Budi, menjalankan agenda reformasi kesehatan melalui enam pilar, yakni reformasi layanan primer, layanan sekunder atau rumah sakit, ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, serta teknologi kesehatan.
Keenam pilar tersebut diarahkan untuk meningkatkan angka harapan hidup dan angka harapan hidup sehat. Salah satu implementasinya adalah penguatan layanan primer melalui dukungan pembiayaan ADB untuk pengadaan 10.000 USG dan 10.000 X-ray.
Budi juga menilai kemampuan storytelling atau menyampaikan tujuan melalui cerita merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Pemimpin, menurut dia, harus mampu menjelaskan alasan, cara, dan langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan.
Namun, kemampuan komunikasi tetap harus diikuti dengan eksekusi.
“Jika Anda hanya berbicara dan memiliki target tetapi tidak menunjukkan cara mengeksekusi dan mencapainya, Anda akan kehilangan kredibilitas di depan anggota Anda,” kata Budi.
ADB: Negara Harus Memimpin Reformasinya Sendiri
Director Human and Social Development Sector Office ADB Eduardo Banzon mengatakan negara-negara anggota berkembang perlu menjadi pihak utama dalam menentukan arah reformasi kesehatan masing-masing.
Menurut Eduardo, ADB berperan memberikan dukungan pembiayaan dan teknis terhadap agenda yang telah ditetapkan oleh negara.
“Kami bukanlah jenis institusi yang datang dan mendikte suatu negara untuk 'lakukan ini' atau 'lakukan itu'. Peran utama kami adalah membantu pembiayaan dan memberikan dukungan teknis untuk hal-hal yang telah diputuskan oleh negara tersebut,” ujar Eduardo.
Ia mengatakan penguatan kapasitas kepemimpinan diperlukan untuk menghadapi perubahan dalam sistem kesehatan. Karena itu, kerja sama antarnegara menjadi salah satu bagian dalam pelatihan tersebut.
Materi pelatihan mencakup kolaborasi dan integrasi regional, kerja sama dengan sektor swasta, pemanfaatan perangkat digital, serta keterampilan yang dibutuhkan negara dalam mengarahkan reformasi kesehatan.
Country Director Indonesia Resident Mission ADB Bobur Alimov mengatakan Asia Tenggara masih menghadapi sejumlah tantangan kesehatan, termasuk populasi yang semakin menua, peningkatan penyakit tidak menular, dan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan.
Menurut Bobur, tantangan tersebut tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan atau satu negara. Diperlukan kepemimpinan yang mampu membangun kerja sama lintas sektor dan lintas negara.
“Tidak ada satu pun dari tantangan ini yang dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, maupun oleh satu negara saja. Ini membutuhkan para pemimpin untuk bekerja lintas sektor dan lintas negara, membangun kemitraan, serta mengarahkan perubahan,” ujar Bobur.
Ia menyebut Indonesia tengah menjalankan sejumlah agenda transformasi kesehatan, antara lain penguatan layanan kesehatan primer, perluasan kesehatan digital melalui SATUSEHAT, dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pengalaman Indonesia memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua,” katanya.
Health Leadership Course berlangsung selama lima hari. Para peserta akan membahas sejumlah isu, termasuk tata kelola, penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, perubahan iklim dan pendekatan One Health, pencegahan serta kesiapsiagaan dan respons pandemi, hingga kesehatan digital dan inovasi.
Peserta juga dijadwalkan mengunjungi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional serta sejumlah fasilitas kesehatan primer di Jakarta.
