NASIONAL, BALINEWS.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan adanya indikasi penguasaan sejumlah pulau di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali oleh warga negara asing (WNA). Temuan tersebut mencuat saat dirinya menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Nusron menyebut, sejumlah pulau yang diduga dikuasai WNA itu bahkan telah dibangun rumah dan resor atas nama asing. Namun, ia menekankan bahwa legalitas kepemilikan pulau-pulau tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Penjualan pulau-pulau kecil kepada oknum-oknum pihak asing atau WNA. Ini ada beberapa kejadian, enggak tahu dulu prosesnya bagaimana, tiba-tiba intinya apakah legal standing-nya kayak apa akan kita cek, tiba-tiba tanah itu atau pulau tersebut dikuasai oleh beberapa orang asing. Ada di Bali dan di NTB,” kata Nusron dikutip CNN.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa secara kasat mata, keberadaan bangunan dan fasilitas di pulau tersebut terlihat jelas dimiliki atau dioperasikan oleh pihak asing. Namun, belum diketahui apakah kepemilikan lahan tersebut masih atas nama warga negara Indonesia (WNI) dan hanya disewakan atau dikerjasamakan.
“Apakah tanah itu masih milik WNI tapi disewakan lewat kontrak kerja sama dengan asing, atau bagaimana mekanismenya, kami masih selidiki,” tambahnya.
Menurut Nusron, secara regulasi, kepemilikan pulau oleh orang asing dilarang. Namun, keterlibatan asing dalam investasi pengelolaan diperbolehkan selama melalui badan hukum Indonesia.
“Yang dilarang adalah kepemilikan. Tapi kalau hanya pengelolaan yang melibatkan investor asing, itu masih diperbolehkan. Jadi bukan kepemilikan, tapi bentuk kerja sama investasi,” tegas Nusron.
Temuan ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat posisi strategis dan potensi ekonomi pulau-pulau kecil di wilayah pariwisata seperti Bali dan NTB. Nusron menegaskan akan segera melakukan pengecekan ke lapangan dan audit legalitas tanah untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran aturan agraria. (*)