Slot Header 970×90

MUSDA XV ASITA Bali Digelar 16 Oktober, Dorong Pemerataan Pariwisata dan Penguatan Pengusaha Lokal

Oleh Fery Fadli · null

8 Oktober 2026 pukul 22.27 WITA · 4 menit baca

MUSDA XV ASITA Bali Digelar 16 Oktober, Dorong Pemerataan Pariwisata dan Penguatan Pengusaha Lokal

DENPASAR, BALINEWS — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASITA) Bali akan menggelar Musyawarah Daerah (MUSDA) XV ASITA Bali 2026 pada 16 Oktober 2026 di InterContinental Bali Resort, Jimbaran.

Mengusung tema “Repositioning the Future of Tourism”, MUSDA XV akan membahas sejumlah isu strategis pariwisata Bali, termasuk pemerataan destinasi, penegakan aturan usaha pariwisata, serta penguatan peran pengusaha lokal.

Ketua Panitia MUSDA XV ASITA Bali, IG Ayu Kade Purnamawati, mengatakan kegiatan tersebut ditargetkan diikuti 250 Biro Perjalanan Wisata (BPW) dari total 371 anggota ASITA Bali.

“Hingga hari ini yang sudah register sebanyak 223 peserta anggota aktif ASITA Bali, baik full member maupun associate member,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bali Tourism Board (BTB), Renon, Denpasar, Kamis (8/10/2026).

MUSDA XV juga dijadwalkan dihadiri Ketua Umum DPP ASITA, Gubernur Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, para bupati dan wali kota se-Bali, Bali Tourism Board, stakeholder pariwisata, serta mitra industri.

Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) MUSDA XV ASITA Bali, I Ketut Ardana, mengatakan proses penjaringan calon Ketua ASITA Bali telah dilakukan sesuai ketentuan organisasi.

Penjaringan calon telah disampaikan kepada seluruh anggota ASITA Bali pada 24 September 2026. Anggota yang memenuhi persyaratan sesuai AD/ART ASITA diberikan kesempatan mengajukan diri hingga 2 Oktober 2026 pukul 18.00 WITA.

“Hingga batas waktu yang telah ditetapkan, Panitia Pengarah telah menerima dan mencatat satu nama calon, yaitu I Putu Winastra, S.AB., M.A.P., yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua ASITA Bali,” kata Ardana.

Winastra mengatakan tema “Repositioning the Future of Tourism” memiliki dua arah utama, yakni repositioning kelembagaan dan repositioning destinasi.

Dari sisi kelembagaan, ASITA ingin memperkuat posisi organisasi sebagai wadah bagi pelaku usaha perjalanan wisata yang legal dan profesional.

Menurut Winastra, ASITA tidak hanya perlu memperjuangkan kepentingan anggotanya, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap berbagai kebijakan pariwisata Bali.

“ASITA harus semakin solid sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha perjalanan wisata yang legal dan profesional,” ujarnya.

Sementara dari sisi destinasi, ASITA Bali mendorong agar aktivitas wisata tidak terus terkonsentrasi di Bali Selatan.

Winastra mengatakan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat memiliki potensi wisata yang besar dan perlu dikembangkan melalui perencanaan yang baik.

Menurutnya, pengembangan destinasi di luar Bali Selatan akan memberikan lebih banyak pilihan kepada wisatawan sekaligus membuka peluang pemerataan manfaat ekonomi pariwisata.

“Ini bukan hanya persoalan memindahkan wisatawan. Ini adalah upaya mengurangi tekanan di satu wilayah sekaligus membuka peluang ekonomi di wilayah lainnya,” katanya.

Menurut Winastra, berkembangnya destinasi baru juga akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, UMKM, sektor transportasi, akomodasi, restoran, pemandu wisata hingga industri kreatif.

Karena itu, pemerataan pariwisata dinilai bukan sekadar strategi pengembangan destinasi, tetapi juga bagian dari upaya memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat Bali.

Selain pemerataan destinasi, ASITA Bali menyoroti pentingnya penegakan aturan terhadap usaha pariwisata yang tidak memiliki legalitas atau tidak menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

Winastra mengatakan persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai persaingan antara usaha online dan offline. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah penerapan aturan secara konsisten terhadap seluruh pelaku usaha.

“Yang legal harus mendapatkan kepastian. Yang belum memenuhi ketentuan harus dibina atau ditindak sesuai aturan,” tegasnya.

Ia mengatakan ketidakseragaman penerapan aturan berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurutnya, terdapat pelaku usaha yang telah memenuhi berbagai kewajiban, seperti membayar pajak, memiliki izin, menggunakan tenaga kerja lokal dan memenuhi ketentuan lainnya. Namun, di sisi lain, masih terdapat usaha yang diduga belum memenuhi aturan tetapi tetap menjalankan kegiatan.

Karena itu, ASITA Bali mendorong pemerintah melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, adil dan tidak tebang pilih.

ASITA Bali juga menekankan pentingnya memperkuat posisi pengusaha lokal di tengah perkembangan investasi pariwisata Bali.

Winastra menegaskan ASITA tidak anti-investasi. Bali, menurutnya, tetap membutuhkan investasi untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Namun, investasi diharapkan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian lokal.

“Kami mendorong adanya kemitraan yang sehat antara investor dengan pengusaha lokal, termasuk BPW yang legal dan profesional,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pertumbuhan investasi tidak justru mempersempit ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.

“Masyarakat Bali harus menjadi bagian dari pertumbuhan pariwisata, bukan hanya menjadi penonton,” tegas Winastra.

Dalam konteks tersebut, keberadaan ASITA di KADIN Bali periode 2025-2030 dinilai penting untuk memastikan aspirasi pelaku usaha perjalanan wisata dapat masuk dalam pembahasan kebijakan ekonomi dan pariwisata Bali.

ASITA juga ingin menjadi jembatan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh stakeholder pariwisata.

Winastra menegaskan masa depan pariwisata Bali tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah wisatawan yang datang.

Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana pariwisata mampu memberikan manfaat yang berkualitas, berkelanjutan dan semakin merata bagi masyarakat Bali.

Karena itu, melalui MUSDA XV ASITA Bali, pihaknya ingin mengajak seluruh stakeholder melihat masa depan pariwisata Bali dari perspektif yang lebih luas.

“Bukan hanya bagaimana Bali menerima wisatawan, tetapi bagaimana Bali mengelola masa depan pariwisatanya,” ujarnya.

Ia berharap Bali tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata dunia dengan pengelolaan pariwisata yang lebih tertata, berkualitas, berkelanjutan dan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat lokal.

“Bali harus tetap tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu harus kita arahkan agar manfaatnya dapat dirasakan bersama,” pungkasnya.

Fery Fadli

Fery Fadli

null

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Komentar langsung tayang. Komentar spam atau tidak pantas akan disembunyikan/dihapus redaksi.