DENPASAR, BALINEWS.ID – Temuan Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah DPRD Bali mengejutkan banyak pihak, terutama masyarakat. Di balik rimbunnya pepohonan, mereka menemukan sebuah bangunan besar yang dioperasikan sebagai pabrik material konstruksi yang disebut-sebut milik warga negara asing asal Rusia.
Temuan itu sontak mengejutkan. Sebab, kawasan tersebut sejatinya masuk wilayah konservasi yang seharusnya dilindungi. Ketika diminta menunjukkan dokumen perizinan, pihak manajemen tak mampu memberikan kelengkapan administrasi. Atas kondisi itu, Satpol PP langsung mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas industri di sana.
“Tentu karena kami bagian dari tim yang ikut serta dalam kegiatan sidak kami menghentikan dulu sementara kegiatan industri tersebut, sampai menunggu manajemen menyampaikan dokumen kelengkapan. Jika sudah lengkap, baru aktivitasnya kembali kami berikan untuk dibuka kembali,” ujar Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, Kamis (18/9).
Dharmadi menegaskan, pihaknya tidak akan gegabah. Ia memastikan akan meminta klarifikasi dari berbagai instansi teknis, mulai dari BWS Bali-Penida, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PU, hingga Dinas Perizinan. Semua pihak akan turun bersama untuk mendalami status lahan tersebut.
“Ini kan harus dipastikan dulu, terus kalau belum, terus ada izin muncul di sana tentu ini juga akan kami proses lebih lanjut nanti,” tegasnya.
Menurut Dharmadi, pendalaman kasus ini sangat penting. Tidak hanya pengecekan di lapangan, tetapi juga pemeriksaan dokumen dan administrasi. Hal itu untuk memastikan apakah kegiatan industri di lokasi benar-benar sesuai aturan.
“Untuk itu, kami harus memastikan dulu bagaimana kepemilikian lahannya, bagaimana dokumen perizinannya, dan bagaimana kesesuaian kegiatannya. Apakah sesuai dengan izin yang mereka kantongi atau tidak,” tandasnya.
Kini, aktivitas pabrik itu masih terhenti. Nasibnya bergantung pada dokumen perizinan yang akan diserahkan pihak manajemen. Namun satu hal jelas, keberadaan industri di kawasan lindung seperti mangrove selalu akan menuai sorotan. (*)
